Dokumen Wajib untuk Pernikahan dengan WNA di Indonesia

Penulis: Cintya Arum Pawesti

Dokumen Wajib untuk Pernikahan dengan WNA di Indonesia – Menikah dengan warga negara asing (WNA) kini menjadi kenyataan bagi ribuan pasangan lintas budaya di Indonesia setiap tahunnya.

Fenomena ini terus tumbuh seiring meningkatnya mobilitas global dan luasnya pergaulan lintas negara di era digital.

Data resmi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.952 pelaporan perkawinan campuran sejak tahun 2020 hingga Agustus 2025, dengan rata-rata 250–300 pasangan per tahun hanya dari satu provinsi saja (Sumber: ANTARA News, 22 September 2025, mengutip Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dukcapil DKI Jakarta Witri Yenny).

Angka ini hanya mencerminkan perkawinan campuran yang dicatatkan secara resmi di Jakarta — yang berarti jumlah sebenarnya di seluruh Indonesia jauh lebih besar, mengingat konsentrasi WNA juga tinggi di Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sebagai seseorang yang sudah lama bergelut di bidang penerjemahan dokumen resmi dan administrasi lintas negara, saya menyaksikan langsung betapa banyak pasangan yang kewalahan ketika berhadapan dengan tumpukan persyaratan birokrasi yang tidak mereka pahami sejak awal.

Hampir semua kegagalan administratif yang saya temui berakar dari satu hal yang sama: kurangnya informasi yang benar dan lengkap sebelum proses dimulai.

Artikel ini saya tulis sebagai panduan praktis agar kamu tidak perlu mengulang kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

Memahami Dasar Pernikahan dengan WNA

Pernikahan antara WNI dan WNA di Indonesia diatur oleh beberapa regulasi utama yang saling berkaitan. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 57 undang-undang ini secara tegas mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.

Regulasi ini kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahannya, yang menetapkan batas usia minimum menikah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Proses pencatatan perkawinan campuran mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mewajibkan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Syarat-syarat dokumen untuk pencatatan perkawinan campuran secara spesifik diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Perpres tersebut.

Hal penting yang perlu kamu pahami sejak awal adalah bahwa pernikahan dengan WNA melibatkan dua sistem hukum sekaligus — hukum Indonesia dan hukum negara asal WNA. Artinya, dokumen yang disiapkan harus memenuhi standar kedua yurisdiksi tersebut.

Dalam praktiknya, ini berarti setiap dokumen asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi melalui jalur resmi.

Proses legalisasi umumnya melewati beberapa tahap: autentikasi di instansi penerbit, lalu pengesahan di Kementerian Luar Negeri negara asal, kemudian pengesahan di Kedutaan Besar Indonesia.

Kabar baiknya, sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan mulai berlaku efektif pada 4 Juni 2022, proses ini menjadi jauh lebih ringkas untuk dokumen dari negara-negara anggota Konvensi Apostille — cukup dengan satu sertifikat Apostille, tanpa perlu melewati jalur legalisasi bertahap ke Kedutaan Besar.

Teknis pelaksanaan layanan Apostille di Indonesia diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik.

Berikut beberapa poin dasar yang wajib kamu pahami sebelum memulai proses:

Konsultasi ke Kedutaan Besar: Sebelum memulai proses, sangat disarankan untuk menghubungi Kedutaan Besar negara asal WNA di Indonesia guna memastikan persyaratan spesifik yang berlaku bagi warga negaranya.
Yurisdiksi Ganda: Pernikahan campuran tunduk pada dua sistem hukum — Indonesia dan negara asal WNA. Semua dokumen harus valid di kedua sistem tersebut.
Sistem Apostille: Berlaku sejak 4 Juni 2022, mempermudah legalisasi dokumen dari lebih dari 120 negara anggota Konvensi Apostille, menggantikan jalur legalisasi bertahap yang jauh lebih panjang.
Penerjemah Tersumpah Wajib: Semua dokumen berbahasa asing harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang terdaftar dan diakui secara resmi.
Pencatatan Sipil Wajib: Pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia harus dicatatkan di Kantor Dinas Dukcapil setempat, terlepas dari agama atau kepercayaan pasangan.
Surat Keterangan Tidak Halangan Menikah (Certificate of No Impediment/CNI): WNA wajib menyertakan dokumen dari negara asalnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terhalang secara hukum untuk menikah. Dokumen ini salah satu yang paling sering terlambat diurus.

Kendala yang Harus Diantisipasi Sebelum Mengurus Dokumen Pernikahan dengan WNA

Proses pengurusan dokumen pernikahan dengan WNA sering kali jauh lebih rumit dari yang dibayangkan, dan pasangan yang tidak mempersiapkan diri dengan baik akan sangat rentan menghadapi berbagai kendala yang berpotensi menunda rencana pernikahan mereka berbulan-bulan.

Salah satu kendala terbesar yang paling umum ditemui adalah soal waktu: setiap dokumen memiliki masa berlaku yang berbeda-beda. Jika salah satu dokumen kadaluarsa sebelum seluruh berkas siap, proses harus diulang dari awal untuk dokumen tersebut.

Certificate of No Impediment (CNI) misalnya, umumnya hanya berlaku 3–6 bulan sejak diterbitkan, sehingga koordinasi waktu antar-dokumen menjadi sangat krusial.

Kendala lain yang tidak kalah serius ketika melaksanakan pernikahan dengan WNA adalah perbedaan sistem administrasi antar negara.

Tidak semua negara memiliki dokumen yang setara, beberapa negara tidak mengenal akta kelahiran dalam format yang sama seperti Indonesia, atau tidak menerbitkan surat keterangan status belum menikah secara resmi dari instansi pemerintah.

Dalam kasus seperti ini, pasangan perlu berkonsultasi lebih dalam dengan Kedutaan Besar dan Dukcapil untuk mencari dokumen pengganti yang dapat diterima secara hukum.

Satu hal lagi yang penting untuk kamu pantau: perubahan regulasi terbaru. Contohnya, formulir dan tata cara pencatatan perkawinan campuran kini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Pasangan yang pernah mengurus proses serupa beberapa tahun lalu perlu memverifikasi ulang persyaratan terkini, karena format dan alur prosedurnya mungkin sudah berubah.

Berikut daftar kendala utama yang perlu kamu antisipasi:

Masa Berlaku Dokumen Tidak Sinkron: CNI, surat keterangan belum menikah, dan dokumen lainnya punya masa berlaku terbatas (3–6 bulan). Urus semua dokumen secara paralel dan terkoordinasi agar tidak ada yang kadaluarsa lebih dulu.
Birokrasi Berlapis: Dokumen asing perlu melalui jalur Apostille atau legalisasi, lalu penerjemahan tersumpah, lalu verifikasi Dukcapil. Setiap tahap membutuhkan waktu tersendiri.
Perbedaan Format Dokumen Antar Negara: Tidak semua negara memiliki format akta atau sertifikat yang setara. Beberapa negara modern sudah beralih ke sistem digital dan tidak lagi menerbitkan akta fisik.
Perubahan Regulasi yang Tidak Terpantau: Kebijakan seperti Apostille (berlaku 2022) atau perubahan formulir Dukcapil sering tidak diketahui pasangan, sehingga persiapan yang sudah dilakukan bisa menjadi tidak relevan.
Kendala Bahasa dan Terminologi Hukum: Kesalahan terjemahan pada istilah hukum perkawinan dapat menyebabkan dokumen ditolak oleh instansi pemeriksa.
Ketidaksesuaian Data Identitas: Perbedaan ejaan nama, tanggal lahir, atau data lain antar dokumen (misalnya antara paspor dan akta lahir) adalah alasan penolakan yang sangat umum.
Waktu Proses yang Tidak Pasti: Terutama untuk dokumen dari luar negeri, pengiriman fisik dan proses legalisasi di negara asal bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.

Baca Juga: Tips Lolos Interview Bahasa Inggris agar Bisa Kerja ke Luar Negeri

Panduan Lengkap Mengurus Dokumen Pernikahan dengan WNA

Mengurus dokumen pernikahan dengan WNA memerlukan pendekatan yang sistematis dan terencana. Berikut adalah panduan langkah demi langkah yang mencakup seluruh tahapan proses, dari persiapan awal hingga pencatatan resmi:

1. Konsultasi Awal ke Instansi Berwenang

Langkah pertama yang wajib dilakukan sejak dini adalah konsultasi ke dua instansi sekaligus: Dinas Dukcapil setempat dan Kedutaan Besar negara asal WNA.

Dukcapil akan memberikan daftar dokumen resmi yang dibutuhkan berdasarkan kebijakan daerah masing-masing, karena meski regulasi nasional seragam, implementasinya di tingkat daerah bisa berbeda.

Sementara Kedutaan Besar negara asal WNA akan memberikan panduan spesifik terkait dokumen apa yang perlu disiapkan dari sisi WNA, termasuk cara mendapatkan CNI atau dokumen sejenis.

Konsultasi ini idealnya dilakukan 6–12 bulan sebelum tanggal pernikahan yang direncanakan, terutama jika salah satu pihak berdomisili di luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, pencatatan perkawinan wajib dilakukan paling lambat 60 hari setelah akad atau pemberkatan.

Meski demikian, jauh lebih aman jika seluruh persiapan administratif diselesaikan sebelum hari H agar tidak ada tekanan waktu di detik-detik terakhir.

Catat semua informasi yang kamu peroleh dari konsultasi secara tertulis. Kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu, dan staf yang berbeda kadang memberikan informasi yang sedikit berbeda.

Dokumentasi tertulis akan sangat membantumu jika ada ketidaksesuaian informasi di kemudian hari.

2. Mempersiapkan Dokumen dari Pihak WNA

Tahap ini sering menjadi yang paling menyita waktu karena melibatkan proses di luar negeri yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Dokumen utama yang umumnya dibutuhkan dari pihak WNA meliputi: paspor yang masih berlaku, akta kelahiran, Certificate of No Impediment (CNI) atau dokumen setara, dan surat keterangan status belum menikah.

Semua dokumen ini perlu dilegalisasi sesuai jalur yang berlaku, Apostille untuk negara-negara anggota Konvensi (berlaku di Indonesia sejak 4 Juni 2022 berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2021 dan teknis pelaksanaannya diatur dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2022), atau legalisasi bertahap melalui Kemlu dan Kedubes untuk negara non-anggota.

Setelah dilegalisasi, seluruh dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang terdaftar secara resmi.

Penerjemah tersumpah adalah penerjemah yang telah mengikuti ujian kualifikasi dan dilantik oleh pengadilan negeri, sehingga hasil terjemahannya memiliki kekuatan hukum.

Jangan menggunakan jasa penerjemah biasa atau aplikasi terjemahan otomatis untuk dokumen legal, karena Dukcapil sangat ketat dalam memverifikasi keaslian terjemahan.

Pastikan pula bahwa nama, tanggal lahir, dan data identitas lainnya konsisten antara dokumen asli, terjemahan, dan paspor.

Ketidaksesuaian kecil sekalipun, termasuk perbedaan ejaan nama satu huruf, dapat menjadi alasan penolakan yang kamu tidak duga sebelumnya.

3. Mempersiapkan Dokumen dari Pihak WNI

Pihak WNI juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen resmi. Dokumen standar yang umumnya dibutuhkan meliputi: KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, surat keterangan belum menikah dari kelurahan (N1/N2 untuk yang beragama Islam, atau dari instansi terkait untuk agama lain), serta surat persetujuan orang tua jika usia di bawah 21 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019.

Bagi WNI beragama Islam, proses pernikahan juga melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) dan mengikuti prosedur tambahan yang diatur oleh Kementerian Agama.

Selain dokumen dasar tersebut, beberapa Dukcapil juga mensyaratkan surat rekomendasi dari Dinas Imigrasi yang mengonfirmasi bahwa WNA memiliki status keimigrasian yang sah dan tidak bermasalah.

Ini perlu dicek langsung ke Dukcapil setempat karena kebijakannya tidak seragam di semua daerah.

Seluruh dokumen WNI perlu dalam kondisi asli dan beberapa instansi mensyaratkan legalisasi dari notaris atau pejabat yang berwenang sebelum diserahkan.

Jangan mengandalkan fotokopi tanpa konfirmasi terlebih dahulu apakah instansi yang bersangkutan menerima salinan atau hanya dokumen asli.

4. Proses Pencatatan di Dukcapil

Setelah semua dokumen siap dari kedua pihak, langkah berikutnya adalah mendaftarkan pernikahan ke Dinas Dukcapil setempat.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, dokumen yang harus diserahkan untuk pencatatan perkawinan campuran antara lain: surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama, paspor dan dokumen keimigrasian WNA, serta seluruh dokumen pendukung lainnya yang telah dilegalisasi dan diterjemahkan.

Formulir pencatatan juga perlu diisi sesuai ketentuan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019. Proses verifikasi oleh petugas Dukcapil biasanya memakan waktu beberapa hari kerja, tergantung kelengkapan berkas dan antrian di kantor tersebut.

Setelah verifikasi selesai dan pernikahan dicatatkan, kamu akan menerima Kutipan Akta Perkawinan sebagai bukti resmi pernikahan campuran di Indonesia.

Dokumen ini sangat penting dan perlu disimpan dengan baik karena akan dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif selanjutnya, mulai dari pembuatan KK baru, pengajuan izin tinggal pasangan, hingga proses pewarisan.

Perlu kamu catat juga bahwa bagi pasangan yang melangsungkan pernikahan di luar negeri, pencatatan wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil setempat paling lambat 30 hari sejak kembali ke Indonesia, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tindak Lanjut Pasca Pernikahan dengan WNA

Setelah pernikahan resmi tercatat, ada beberapa langkah administratif lanjutan yang perlu segera dilakukan.

Pertama, WNI perlu memperbarui data kependudukan termasuk KTP dan KK untuk mencerminkan status perkawinan yang baru.

Kedua, jika WNA berencana tinggal di Indonesia, ia perlu mengurus izin tinggal yang sesuai. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (yang merupakan pembaruan dari Permenkumham No. 29 Tahun 2021), WNA yang menikah dengan WNI dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) berbasis perkawinan setelah pernikahan tercatat resmi.

Ketiga, pasangan yang menikah di Indonesia dan perlu mendaftarkan pernikahannya juga di negara asal WNA harus segera menghubungi Kedutaan Besar negara bersangkutan untuk mengetahui prosedur pencatatannya di sana, karena beberapa negara mewajibkan hal ini dalam jangka waktu tertentu.

Keempat, jika pasangan berencana memiliki anak, penting untuk memahami ketentuan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, sebagaimana diperkuat dalam Pasal 4 huruf C, D, H, dan L, anak dari perkawinan campuran memiliki kesempatan menyandang kewarganegaraan ganda secara terbatas sebelum berusia 18 tahun, dan setelahnya wajib memilih salah satu.

Rincian Dokumen Wajib Pernikahan dengan WNA

Memahami daftar dokumen secara detail adalah kunci keberhasilan proses administrasi pernikahan campuran. Berikut rincian lengkap dokumen yang wajib disiapkan oleh masing-masing pihak:

1. Paspor WNA yang Masih Berlaku

Paspor adalah dokumen identitas utama WNA yang menjadi dasar dari seluruh proses administrasi. Paspor yang digunakan harus masih berlaku minimal 6 bulan dari tanggal pernikahan yang direncanakan.

Seluruh halaman paspor yang berisi data diri, foto, dan stempel imigrasi perlu difotokopi, dan beberapa instansi mensyaratkan legalisasi notaris atas salinan tersebut.

Terjemahan paspor oleh penerjemah tersumpah biasanya diperlukan jika paspor tidak menggunakan bahasa Inggris atau Indonesia.

Bahkan untuk paspor berbahasa Inggris, beberapa Dukcapil tetap mensyaratkan terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Ditjen Dukcapil dan sesuai syarat pencatatan dalam Pasal 37 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018, data dalam paspor harus konsisten dengan seluruh dokumen lain yang diserahkan.

Perbedaan ejaan nama sekecil apapun antar dokumen dapat menjadi alasan penolakan. Jika ada perbedaan seperti ini, misalnya karena perubahan nama legal di negara asal, kamu perlu menyiapkan dokumen penjelasan resmi yang menerangkan perbedaan tersebut.

2. Certificate of No Impediment (CNI) / Surat Keterangan Tidak Halangan Menikah

CNI adalah dokumen yang diterbitkan oleh otoritas resmi di negara asal WNA yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara hukum bebas untuk menikah, tidak sedang terikat perkawinan lain dan tidak ada larangan hukum lainnya.

Di beberapa negara, dokumen setara CNI disebut dengan nama lain seperti Certificate of Marriageability, Certificat de Capacité à Mariage (Prancis), atau Ehefähigkeitszeugnis (Jerman).

Proses mendapatkan CNI bisa dilakukan melalui instansi pencatatan sipil di negara asal WNA, atau lewat Kedutaan Besar negara asal yang ada di Indonesia.

Masa berlaku CNI umumnya hanya 3–6 bulan, sehingga waktu pengajuannya harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak kadaluarsa sebelum seluruh proses pencatatan selesai.

Setelah diterbitkan, CNI perlu dilegalisasi melalui Apostille (bagi negara anggota Konvensi, sesuai Perpres No. 2 Tahun 2021 yang berlaku efektif 4 Juni 2022) atau jalur legalisasi bertahap untuk negara non-anggota, kemudian diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke dalam bahasa Indonesia.

3. Akta Kelahiran WNA

Akta kelahiran WNA dibutuhkan untuk memverifikasi identitas, usia, dan hubungan keluarga yang bersangkutan. Dokumen ini perlu dalam kondisi asli dan harus melalui proses legalisasi serta penerjemahan tersumpah sebelum dapat diterima oleh Dukcapil.

Bagi WNA yang berasal dari negara anggota Konvensi Apostille, proses legalisasi cukup dengan satu sertifikat Apostille yang biayanya ditetapkan Rp150.000 per dokumen berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.02/2022.

Perlu diperhatikan bahwa format akta kelahiran sangat bervariasi antar negara.

Beberapa negara sudah beralih ke sistem digital dan tidak lagi menerbitkan akta fisik, sehingga pasangan perlu meminta surat keterangan resmi dari instansi terkait sebagai gantinya.

Jika data dalam akta kelahiran berbeda dengan paspor, misalnya karena perubahan nama atau kesalahan administratif di masa lalu, pasangan perlu menyiapkan dokumen pendukung tambahan yang menjelaskan perbedaan tersebut agar tidak ditolak saat verifikasi di Dukcapil.

4. Surat Keterangan Belum Menikah (Certificate of Single Status)

Dokumen ini secara spesifik menyatakan bahwa WNA tidak sedang atau belum pernah menikah sebelumnya, atau jika pernah, sudah bercerai atau berstatus duda/janda secara resmi.

Dari pihak WNI, dokumen setara ini biasanya berupa surat N1 (Surat Keterangan untuk Menikah) dan N2 (Surat Keterangan Asal Usul) yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa setempat.

Untuk WNA yang pernah menikah sebelumnya, akta perceraian atau akta kematian pasangan terdahulu wajib disertakan dan harus melalui proses legalisasi serta penerjemahan yang sama.

Proses ini bisa memakan waktu lebih lama karena dokumen perceraian kadang tersimpan di berbagai instansi yang berbeda di negara asal.

Dokumen status perkawinan ini umumnya tidak boleh diterbitkan lebih dari 6 bulan sebelum tanggal pernikahan, sehingga koordinasi waktu dengan dokumen-dokumen lain tetap penting untuk diperhatikan.

5. Dokumen Keimigrasian dan Izin Tinggal WNA

Dokumen keimigrasian WNA, termasuk visa, ITAS (Izin Tinggal Terbatas), atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap), perlu disertakan untuk membuktikan bahwa WNA berada di Indonesia secara legal.

Berdasarkan informasi resmi Dukcapil DKI Jakarta, dokumen yang perlu dibawa WNA saat pencatatan perkawinan antara lain: visa bagi WNA kunjungan, Surat Keterangan Kependudukan Tempat Tinggal (SKKT) bagi WNA yang memiliki izin tinggal sementara, serta KTP dan KK bagi WNA yang sudah memiliki izin tinggal tetap.

Penting untuk diingat bahwa menikah dengan WNI tidak secara otomatis memberikan izin tinggal kepada WNA, keduanya adalah proses administratif yang sepenuhnya terpisah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, WNA yang menikah dengan WNI dapat mengajukan ITAS berbasis perkawinan setelah akta perkawinan diterbitkan.

Pengajuan ITAS ini dilakukan secara terpisah di Kantor Imigrasi setempat.

Sebaiknya mulai persiapkan proses pengajuan ITAS segera setelah akta perkawinan terbit, karena ada jangka waktu izin tinggal yang perlu diperhatikan agar WNA tidak berada dalam kondisi overstay yang berpotensi menimbulkan masalah hukum tersendiri.

Baca Juga: Apakah Mungkin Kerja ke Luar Negeri Tanpa Pengalaman Sebelumnya?

Terjemahkan Dokumenmu Hanya di Translation Transfer!

Proses pengurusan dokumen pernikahan dengan WNA di Indonesia memang penuh dengan detail dan tahapan yang tidak bisa dilewati begitu saja, tetapi dengan persiapan yang matang dan informasi yang tepat sejak awal, semua proses itu sangat bisa dijalani.

Setiap pasangan berhak mewujudkan momen pernikahan mereka tanpa harus terhambat oleh urusan dokumen yang berlarut-larut dan di sinilah peran penerjemah tersumpah yang profesional menjadi sangat krusial untuk memastikan semua dokumen valid secara hukum di mata kedua negara.

Translation Transfer siap membantu kebutuhan penerjemahan dokumen kamu untuk pernikahan dengan WNA, mulai dari penerjemahan akta kelahiran, Certificate of No Impediment, paspor, akta perceraian, surat keterangan status, hingga berbagai dokumen pendukung lainnya oleh penerjemah tersumpah berpengalaman.

Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp di 0856-6671-475 atau kirim email ke admin@translationtransfer.com untuk konsultasi dan pemesanan layanan.

Kamu juga bisa kunjungi Instagram kami di @translationtransfer untuk mendapatkan informasi dan tips terbaru seputar penerjemahan dokumen resmi.

Jangan tunda persiapan dokumen pernikahan kamu dengan WNA hanya karena merasa prosesnya rumit, dengan panduan yang benar, semuanya jauh lebih terstruktur dari yang kamu bayangkan.

Bersama Translation Transfer yang terpercaya, proses administrasi pernikahan campuranmu menjadi lebih aman, cepat, dan terarah.

Referensi

Antara News. (2025, 22 September). Dukcapil DKI catat 1.952 perkawinan campuran di Jakarta. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5125572/dukcapil-dki-catat-1952-perkawinan-campuran-di-jakarta
Antara News. (2025, 23 September). Warga diingatkan catatkan perkawinan ke Dukcapil bila menikahi WNA. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/5127340/warga-diingatkan-catatkan-perkawinan-ke-dukcapil-bila-menikahi-wna
Badan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (BPHN). (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Diakses dari https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-6-tahun-2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (2023). Perkawinan dengan Warga Negara Asing (WNA). Diakses dari https://dispendukcapil.surakarta.go.id/perkawinan-wna/
Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022, 11 Mei). Siaran Pers: Implementasi Permenkumham 29/2021, Imigrasi Sesuaikan Mekanisme Perpanjangan dan Tarif Izin Tinggal Keimigrasian. Diakses dari https://www.imigrasi.go.id
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK. (2021). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/158614/perpres-no-2-tahun-2021
JDIH BPK. (2021). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/203695/permenkumham-no-29-tahun-2021
JDIH BPK. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/details/272044/permenkumham-no-22-tahun-2023
Media Indonesia. (2026, 26 Februari). Tingginya Minat WNA dan Anak Perkawinan Campuran Jadi WNI, Tegaskan Berharganya Kewarganegaraan Indonesia. Diakses dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/864779
Pemerintah Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Jakarta: Kemendagri.
SmartLegal.id. (2025, 6 Mei). Mengenal Apostille sebagai Tanda Keaslian Dokumen, Cara Mengurus, Syarat, dan Biayanya. Diakses dari https://smartlegal.id/perizinan/2025/05/06/mengenal-apostille-sebagai-tanda-keaslian-dokumen