7 Peran Interpreter Bahasa Inggris dalam Proses Persidangan dengan WNA

Penulis: Cintya Arum Pawesti

7 Peran Interpreter Bahasa Inggris dalam Proses Persidangan dengan WNA – Persidangan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) punya tantangan tersendiri: bagaimana dua pihak yang bicara dalam bahasa berbeda bisa saling memahami dengan tepat?

Di sinilah interpreter bahasa Inggris mengambil peran penting sebagai jembatan komunikasi di ruang pengadilan.

Di Indonesia, kasus hukum yang melibatkan WNA terus bertambah, mulai dari perkara pidana, perdata, hingga sengketa bisnis internasional.

Pasal 177 KUHAP sudah mengatur dengan jelas bahwa setiap terdakwa atau saksi yang tidak memahami Bahasa Indonesia berhak mendapat penerjemah resmi selama persidangan.

Memahami peran interpreter dalam konteks ini penting bagi siapa saja yang bersinggungan dengan dunia hukum internasional.

Apa Itu Interpreter dalam Konteks Persidangan?

Interpreter atau juru bahasa adalah profesional terlatih yang mengalihkan informasi secara lisan dari satu bahasa ke bahasa lain secara langsung.

Berbeda dengan translator yang mengerjakan teks tertulis, interpreter bekerja secara real-time, baik secara bersamaan (simultaneous) maupun bergantian (consecutive).

Dalam persidangan, seorang interpreter dituntut fasih dalam dua bahasa sekaligus paham terminologi hukum dan etika profesi yang ketat.

Tiga prinsip utama yang wajib dipegang: netral, akurat, dan menjaga kerahasiaan.

7 Peran Interpreter Bahasa Inggris dalam Proses Persidangan dengan WNA

1. Menjamin Hak WNA untuk Dipahami di Ruang Sidang

Peran paling mendasar dari interpreter adalah memastikan setiap WNA yang hadir sebagai terdakwa, saksi, maupun penggugat dapat memahami jalannya persidangan dan menyampaikan keterangannya secara bebas.

Hak ini diakui secara internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 ayat (3) huruf (f), yang menegaskan bahwa setiap orang yang didakwa berhak mendapat bantuan penerjemah secara cuma-cuma jika ia tidak memahami bahasa yang digunakan pengadilan.

Tanpa interpreter yang kompeten, WNA berisiko kehilangan kemampuannya membela diri dan memberikan kesaksian yang jujur, sesuatu yang bertentangan langsung dengan prinsip fair trial.

Baca Juga: Apa Itu Visa Pasif dan Kenapa Banyak WNI Memilihnya?

2. Mengalihkan Keterangan Saksi dan Terdakwa secara Akurat

Setiap kata yang diucapkan saksi WNA di bawah sumpah membawa konsekuensi hukum.

Tugas interpreter adalah mengalihkan keterangan itu ke dalam Bahasa Indonesia, atau sebaliknya, tanpa menambah, mengurangi, atau menggeser makna aslinya.

Tantangannya nyata: struktur gramatikal Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sangat berbeda, dan banyak ungkapan idiomatis yang tidak punya padanan langsung.

Sebagai contoh, istilah hukum seperti hearsay evidence, mens rea, atau beyond reasonable doubt memerlukan pemahaman sistem hukum common law agar bisa diterjemahkan secara tepat ke dalam konteks hukum Indonesia.

3. Memperlancar Komunikasi antara Pengacara dan Klien WNA

Peran interpreter juga dibutuhkan di luar ruang sidang, terutama saat pengacara berkonsultasi dengan klien WNA.

Proses ini mencakup persiapan pembelaan, penjelasan strategi hukum, hingga diskusi soal risiko dan opsi yang tersedia.

Dalam situasi ini, interpreter berfungsi sebagai penghubung yang membangun kepercayaan antara klien dan kuasa hukumnya.

Satu informasi yang tidak tersampaikan dengan tepat pada tahap ini bisa merusak seluruh strategi pembelaan.

Itulah mengapa banyak kantor hukum yang bekerja sama dengan lembaga penerjemahan tersumpah untuk mendampingi klien WNA mereka sepanjang proses hukum.

4. Membantu Hakim Memahami Keterangan Berbahasa Asing

Hakim bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Saat fakta itu disampaikan dalam bahasa asing, interpreter menjadi penghubung utama antara hakim dan kebenaran yang sedang dicari.

Peran ini menuntut lebih dari sekadar kemampuan linguistik.

Interpreter perlu peka terhadap intonasi, ekspresi emosional, dan nuansa komunikasi non-verbal yang bisa memiliki nilai hukum tersendiri.

Seorang hakim yang berpengalaman akan memperhatikan apakah saksi menjawab dengan nada yakin, ragu, atau defensif, dan informasi itu hanya bisa tersampaikan lewat interpreter yang memahami konteks budaya dari tiap ucapan.

5. Menjaga Keabsahan Dokumen Hukum Berbahasa Asing

Selain peran lisan, interpreter dalam kapasitasnya sebagai penerjemah juga bertanggung jawab atas keabsahan dokumen hukum berbahasa asing yang diajukan sebagai bukti.

Dokumen seperti kontrak bisnis internasional, akta notaris asing, atau putusan pengadilan luar negeri wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (sworn translator) agar bisa diterima pengadilan.

Di Indonesia, penerjemah tersumpah adalah individu yang telah diambil sumpahnya di hadapan Gubernur dan berwenang membuat terjemahan resmi yang diakui secara hukum.

Terjemahan dari pihak yang tidak tersumpah berisiko ditolak, dan hal itu bisa menghambat jalannya persidangan serta merugikan pihak yang berperkara.

6. Mendampingi Proses Pemeriksaan Silang

Cross-examination atau pemeriksaan silang adalah momen paling kritis dalam persidangan.

Di sini, pengacara lawan berupaya menguji konsistensi keterangan saksi melalui pertanyaan yang dirancang dengan cermat, termasuk pertanyaan sugestif (leading questions) atau pertanyaan yang mengandung jebakan logika.

Dalam situasi ini, interpreter harus bekerja cepat tanpa kehilangan akurasi.

Mereka perlu mengenali teknik retorika yang digunakan dan menyampaikannya secara setara dalam bahasa tujuan.

Kemampuan bekerja di bawah tekanan tinggi adalah kompetensi khusus yang membedakan interpreter persidangan dari juru bahasa biasa.

7. Menjaga Netralitas dan Kerahasiaan Profesional

Peran ketujuh adalah menjaga etika profesi, terutama soal netralitas dan kerahasiaan.

Seorang interpreter persidangan tidak boleh memihak salah satu pihak, tidak boleh memberikan opini pribadi, dan wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang diterima selama bertugas.

Prinsip ini tercantum dalam kode etik berbagai asosiasi penerjemah internasional, termasuk International Association of Conference Interpreters (AIIC).

Di Indonesia, Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) juga punya kode etik serupa.

Pelanggaran terhadap prinsip ini bisa menjadi dasar pembatalan hasil persidangan atau gugatan hukum terhadap interpreter yang bersangkutan.

Baca Juga: AI Bisa Gantikan Penerjemah? Bisa Kecuali di 5 Hal Ini

FAQ: Pertanyaan Umum seputar Interpreter Persidangan WNA

Apakah interpreter persidangan harus tersumpah? Untuk keperluan persidangan resmi di Indonesia, sangat disarankan menggunakan penerjemah tersumpah yang telah diambil sumpahnya di hadapan Gubernur. Ini memastikan keabsahan hukum dari setiap terjemahan yang dihasilkan.

Siapa yang menanggung biaya interpreter? Berdasarkan KUHAP, jika WNA tidak mampu menanggung biaya penerjemah, biaya tersebut dapat ditanggung negara. Dalam praktiknya, biaya interpreter sering menjadi tanggung jawab pihak yang membutuhkan jasa tersebut, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.

Apa perbedaan interpreter dengan penerjemah dalam konteks hukum? Interpreter bekerja secara lisan dan real-time selama persidangan berlangsung. Penerjemah (translator) mengerjakan teks tertulis seperti dokumen, kontrak, atau akta. Dalam satu persidangan, keduanya bisa dibutuhkan secara bersamaan.

Baca Juga: Jasa Interpreter Bahasa Mandarin untuk Pabrik di Karawang

Terjemahkan Dokumenmu Bersama Translation Transfer!

Tujuh peran interpreter bahasa Inggris dalam proses persidangan dengan WNA yang sudah dibahas di atas memperlihatkan betapa sentralnya posisi juru bahasa profesional dalam sistem peradilan modern.

Setiap perannya, mulai dari menjamin hak WNA untuk dipahami hingga menjaga kerahasiaan informasi, berkaitan langsung dengan kualitas keadilan yang dihasilkan dari sebuah persidangan.

Kualitas interpretasi yang rendah bisa mengubah arah persidangan secara signifikan dan berpotensi merampas hak dasar seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum.

Memilih interpreter dan penerjemah tersumpah yang profesional adalah langkah konkret untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, bukan sekadar memenuhi syarat administratif.

Semakin banyak orang yang paham pentingnya peran ini, semakin besar peluang terwujudnya peradilan yang adil dan transparan bagi semua pihak, termasuk WNA yang berurusan dengan hukum di Indonesia.

Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp di 0856-6671-475 atau kirim email ke admin@translationtransfer.com untuk konsultasi dan pemesanan layanan.

Kamu juga dapat mengunjungi Instagram kami di @translationtransfer untuk mendapatkan informasi terbaru.

Jangan tunda kebutuhan kamu akan jasa interpreter dan penerjemah tersumpah yang profesional untuk keperluan persidangan dengan WNA.

Persiapkan dokumen dan kebutuhan interpretasi kamu dengan benar agar setiap tahapan proses hukum berjalan lancar tanpa hambatan komunikasi.

Semakin cepat kamu bertindak, semakin siap kamu menghadapi setiap proses hukum yang membutuhkan kemampuan lintas bahasa.

Percayakan kebutuhan interpretasi hukum kamu kepada tenaga ahli yang berpengalaman, tersumpah, dan memiliki rekam jejak solid di bidang hukum internasional.

Bersama Translation Transfer yang terpercaya, proses administrasi menjadi lebih aman, cepat, dan terarah.

Referensi

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/5323/pp-no-31-tahun-2013
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 177-178 tentang kewajiban penyediaan penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang tidak memahami Bahasa Indonesia. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/47148/uu-no-8-tahun-1981
United Nations Human Rights Office (OHCHR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 14 ayat (3) huruf (f). Tersedia di: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
International Association of Conference Interpreters (AIIC), Code of Professional Ethics. Tersedia di: https://aiic.org/community/working-in-the-profession/code-of-ethics
Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), Kode Etik Penerjemah Indonesia. Tersedia di: https://www.hpi.or.id/tentang-hpi/kode-etik
American Translators Association (ATA), ATA Code of Ethics and Professional Practice. Tersedia di: https://www.atanet.org/about-ata/ata-code-of-ethics-and-professional-practice/
Mikkelson, H. (2000). Introduction to Court Interpreting. Manchester: St. Jerome Publishing.
Gonzalez, R. D., Melis, V. F., & Benmaman, V. (2012). Fundamentals of Court Interpretation: Theory, Policy, and Practice (2nd ed.). Durham: Carolina Academic Press.