Solusi Nikah Beda Agama dengan WNA Korea yang Jarang Dibahas

Penulis: Moh. Said Mahri

Solusi Nikah Beda Agama dengan WNA Korea yang Jarang Dibahas | UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sudah diubah lewat UU Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengatur secara rinci soal pernikahan beda agama. Kekosongan aturan inilah yang membuka celah bagi pasangan beda agama, termasuk yang salah satunya WNA Korea, untuk menempuh jalur hukum lain agar pernikahan mereka tetap sah di mata negara.

Status Hukum Pernikahan Beda Agama dengan WNA Korea di Indonesia

Memahami Celah Aturan Beda Agama Menurut UU Perkawinan Terbaru

Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 pada 31 Januari 2023 memang secara tegas menolak pengakuan formal terhadap pernikahan beda agama. Meski begitu, Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan tetap membuka opsi bagi pasangan untuk mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri, yang kemudian bisa memerintahkan kantor Catatan Sipil mencatat pernikahan tersebut. Dasar hukumnya juga diperkuat oleh Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan berlaku bagi perkawinan beda agama lewat penetapan pengadilan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 juga sering dipakai sebagai rujukan hakim ketika mengabulkan permohonan semacam ini, meski putusan antar pengadilan bisa berbeda-beda tergantung interpretasi hakim yang menangani.

Baca Juga: Jasa Penerjemah Tersumpah Bersertifikat Resmi

Pengakuan Legalitas Status Menikah di Mata Kedutaan Korea Selatan

Setelah penetapan pengadilan keluar dan pernikahan tercatat di Catatan Sipil, status pernikahan itu baru bisa diakui sebagai dokumen sah untuk keperluan lintas negara. Kedutaan Korea Selatan hanya menerima dokumen pernikahan yang sudah melalui jalur resmi pencatatan sipil Indonesia, bukan sekadar surat nikah dari lembaga keagamaan. Akta perkawinan yang diterbitkan di Indonesia baru bisa dipakai untuk pendaftaran pernikahan di Korea Selatan, dan proses pencatatannya dilakukan lewat Kedutaan Korea di Jakarta atau langsung di kantor catatan sipil Korea. Karena itu, pasangan perlu memastikan setiap tahap administrasi selesai dengan urutan yang benar sebelum mengurus dokumen ke pihak Korea.

Baca Juga: Penerjemah Tersumpah Banyuwangi Cepat

Risiko Penolakan Legalisasi Dokumen Nikah dan Solusi Jasa Penerjemah Tersumpah

Baca Juga: penerjemah tersumpah portugis Jakarta

Penyebab Utama Buku Nikah atau Akta Perkawinan Indonesia Ditolak di Korea

Banyak pasangan mengalami penolakan dokumen bukan karena isi pernikahannya bermasalah, melainkan karena kelengkapan administrasi yang kurang tepat. Penyebab paling sering muncul karena akta perkawinan diterbitkan tanpa penetapan pengadilan terlebih dulu, padahal ini syarat wajib untuk pernikahan beda agama. Selain itu, terjemahan dokumen yang dibuat asal-asalan atau tanpa penerjemah bersertifikat juga kerap membuat pihak Korea meragukan keabsahan isi dokumen. Data ketidaksesuaian nama, tanggal, atau status perkawinan antara dokumen asli dan versi terjemahan turut menjadi alasan umum penolakan.

Baca Juga: Penggunaan Mr, Ms, Miss, dan Mrs yang Perlu Kamu Ketahui

Pentingnya Proses Apostille dan Terjemahan Tersumpah (Sworn Translator) untuk Dokumen WNA

Sejak Indonesia resmi bergabung dengan Konvensi Apostille Den Haag pada 4 Oktober 2021 dan layanannya mulai berjalan efektif 4 Juni 2022, Kementerian Hukum dan HAM lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memangkas proses legalisasi dokumen publik dari lima tahap menjadi satu tahap saja lewat penerbitan Sertifikat Apostille. Kabar baiknya, Korea Selatan tercatat sebagai salah satu negara tujuan dengan permohonan apostille terbanyak dari Indonesia, jadi prosesnya sudah cukup familiar bagi banyak pemohon.

Baca Juga: 5 Dialog Bahasa Inggris tentang Liburan dan Artinya

Panduan Bertahap Mendaftarkan Pernikahan Beda Agama di Catatan Sipil

Baca Juga: Contoh Descriptive Teks dalam Bahasa Inggris

Tahap Pengurusan Surat Izin Menikah (CNI) dari Kedubes Korea

1. Pasangan WNA Korea perlu mengurus Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan belum menikah dari Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta.
2. Dokumen kependudukan Korea seperti Family Relation Certificate turut disiapkan untuk membuktikan status lajang atau status cerai yang sah.
3. Semua dokumen dari pihak Korea diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke bahasa Indonesia sebelum dipakai dalam proses hukum di sini.

Alur Pendaftaran Laporan Perkawinan Melalui Penetapan Pengadilan Negeri

1. Pasangan mengajukan permohonan penetapan nikah beda agama ke Pengadilan Negeri sesuai domisili, dengan melampirkan KTP, KK, CNI, dan surat pengantar dari kelurahan.
2. Pengadilan menggelar sidang dan mengeluarkan penetapan yang mengizinkan pencatatan pernikahan beda agama.
3. Setelah penetapan pengadilan keluar, pernikahan baru bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, termasuk perubahan data di Kartu Keluarga dan KTP elektronik.
4. Akta perkawinan yang terbit kemudian diapostille dan diterjemahkan untuk keperluan pendaftaran lanjutan di Korea Selatan.

Melangsungkan Pernikahan di Indonesia vs Korea Selatan: Mana Lebih Mudah?

Perbandingan Syarat Administrasi Kependudukan WNI dan WNA di Kedua Negara

Menikah di Indonesia menuntut proses tambahan berupa penetapan pengadilan karena aturan perkawinan beda agama belum diakomodasi secara eksplisit dalam UU Perkawinan. Prosesnya memang memakan waktu, tapi hasil akhirnya berupa akta resmi yang bisa langsung dipakai untuk keperluan lintas negara. Sementara itu, pernikahan dengan WNA di Korea tunduk pada ketentuan Family Register Law setempat, sehingga pasangan tetap harus memastikan pernikahan mereka memenuhi aturan di kedua negara sekaligus. Artinya, menikah di Korea pun tidak otomatis menghapus kewajiban mengurus legalitas dari sisi Indonesia.

---

Hubungi Kami Sekarang!

Terjemahkan Kebutuhan Anda Sekarang!

📱 WhatsApp: 0856-6671-475
📧 Email: admin@translationtransfer.com
📸 Instagram: @translationtransfer

Translation Transfer –  Penerjemah.id Jasa Penerjemah Tersumpah Profesional untuk Kebutuhan Penerjemahan, Cepat, Legal, dan Terpercaya.

Referensi

1. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI – portal.ahu.go.id
2. Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal – disdukcapil.tegalkab.go.id
4. Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia – idn.mofa.go.kr
5. Jurnal Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12 No. 2, Oktober 2024
6. TranslationProject.id – “Dokumen Menikah di Korea: Proses & Jenis Visa Menikah”