Jasa Sworn Translator Resmi, Cepat, Legal & Bergaransi

Penulis: Cintya Arum Pawesti

Jasa Sworn Translator Resmi, Cepat, Legal & Bergaransi – Kebutuhan penerjemahan dokumen resmi di Indonesia terus tumbuh seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat ke luar negeri, baik untuk pendidikan, pekerjaan, maupun keperluan imigrasi.

Sebagai seseorang yang sudah lama mengamati industri penerjemahan di Indonesia, saya melihat masih banyak orang yang belum tahu perbedaan antara penerjemah biasa dengan sworn translator resmi, dan akibatnya, dokumen mereka ditolak di kedutaan besar atau instansi pemerintah hanya karena kesalahan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Anggapan bahwa “asal terjemahan benar sudah cukup” adalah asumsi yang terlalu sering berujung pada kerugian nyata. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan Warga Negara Indonesia ke luar negeri pada tahun 2023 mencapai 7,52 juta perjalanan, meningkat 112,26 persen dibanding tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan betapa besar dan nyatanya kebutuhan akan dokumen yang diterjemahkan secara sah (Sumber: BPS, Statistik Wisatawan Nasional 2023).

Di sisi lain, pasar layanan terjemahan global diperkirakan tumbuh dari USD 23,66 miliar pada 2023 menjadi USD 27,86 miliar pada 2027, dengan CAGR sekitar 4,2%, didorong oleh permintaan dari sektor hukum, pendidikan, dan bisnis internasional (Sumber: The Business Research Company, Translation Services Global Market Report 2023).

Angka-angka ini mencerminkan satu kenyataan yang sederhana: urusan dokumen lintas bahasa sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan lagi aktivitas yang langka.

Dengan kondisi seperti ini, memilih jasa sworn translator yang tepat bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan langkah kritis yang menentukan berhasil atau tidaknya proses administrasi kamu.

Apa Itu Sworn Translator Resmi dan Legal di Indonesia

Sworn translator, atau penerjemah tersumpah, adalah penerjemah yang telah memenuhi kualifikasi resmi dan diangkat sumpahnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian terdaftar secara resmi di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM.

Ini adalah fakta penting yang perlu diluruskan: tidak seperti praktik lama yang mengacu pada pengangkatan oleh Gubernur, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 yang kemudian diperbarui dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019, kewenangan pengangkatan penerjemah tersumpah resmi beralih sepenuhnya ke Menteri Hukum dan HAM.

Regulasi ini kemudian disempurnakan kembali oleh Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025, yang kini menjadi dasar hukum paling mutakhir dalam pengangkatan, pelaporan, perpanjangan, dan pengawasan penerjemah tersumpah di seluruh Indonesia.

Penerjemah tersumpah wajib lulus Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) dengan nilai minimal 80 (nilai A) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi yang diakui.

Terjemahan yang mereka hasilkan dilengkapi dengan cap basah, tanda tangan resmi, serta nomor Surat Keputusan pengangkatan yang bisa diverifikasi oleh siapa pun, menjadikannya dokumen dengan kekuatan hukum yang setara dengan dokumen aslinya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara juga menjadi landasan penting, karena pasal di dalamnya secara eksplisit mengharuskan penggunaan penerjemah yang kompeten dan diakui secara hukum untuk keperluan resmi lintas bahasa.

Berikut poin-poin penting yang perlu kamu pahami tentang sworn translator resmi dan legal di Indonesia:

Diangkat Resmi oleh Menteri Hukum dan HAM: Penerjemah tersumpah tidak bisa mengklaim statusnya sendiri. Mereka harus melewati seleksi, ujian kualifikasi, dan pengangkatan resmi oleh Kementerian Hukum dan HAM sesuai Permenkum No. 4 Tahun 2025, kemudian tercatat di sistem Ditjen AHU yang dapat diakses publik.
Memiliki Pasangan Bahasa Tersertifikasi: Setiap penerjemah tersumpah hanya berwenang menerjemahkan dalam pasangan bahasa tertentu yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatannya, misalnya Indonesia–Inggris, Indonesia–Belanda, atau Indonesia–Arab.
Terjemahan Dilengkapi Cap dan Tanda Tangan Resmi: Setiap lembar hasil terjemahan wajib mencantumkan cap basah, tanda tangan, nama lengkap, dan nomor SK pengangkatan penerjemah tersumpah yang bersangkutan sebagai bukti autentikasi.
Diakui oleh Lembaga Hukum dan Internasional: Hasil terjemahan sworn translator dapat langsung digunakan untuk keperluan pengadilan, notaris, kedutaan besar, imigrasi, universitas luar negeri, dan instansi pemerintah tanpa perlu verifikasi tambahan.
Berbeda dengan Penerjemah Biasa atau Freelancer: Penerjemah biasa mungkin fasih berbahasa asing, tapi tidak memiliki kekuatan hukum yang dimiliki penerjemah tersumpah yang terdaftar di Kemenkumham.
Wajib Lapor Setiap Tahun: Berdasarkan Permenkum No. 4 Tahun 2025, setiap penerjemah tersumpah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan jabatan secara elektronik setiap satu tahun sekali melalui laman resmi Ditjen AHU, sehingga status aktif mereka selalu dapat diverifikasi.
Terdaftar dan Dapat Diverifikasi Publik: Identitas dan status penerjemah tersumpah aktif tercatat di sistem Ditjen AHU Kemenkumham, sehingga kamu sebagai pengguna jasa berhak dan bisa mengecek keasliannya sebelum menggunakan layanan mereka.

Baca Juga: Penerjemah Dokumen S2 Korea Selatan Kilat & Resmi Pemerintah

Masalah Umum Saat Menerjemahkan Dokumen Resmi

Banyak orang baru menyadari pentingnya sworn translator justru setelah masalah sudah terjadi — dokumen ditolak, proses tertunda berbulan-bulan, atau harus mengulang seluruh prosedur dari awal.

Berikut masalah-masalah paling umum yang terjadi saat menerjemahkan dokumen resmi, beserta penjelasannya.

1. Menggunakan Penerjemah Tidak Tersumpah untuk Dokumen Legal

Kesalahan paling umum dan paling fatal adalah menggunakan jasa penerjemah biasa, baik freelancer, aplikasi terjemahan otomatis, maupun biro terjemahan tidak resmi, untuk dokumen yang secara hukum mengharuskan tanda tangan penerjemah tersumpah.

Dokumen seperti akta kelahiran, ijazah, paspor, akta nikah, dan surat kuasa memiliki standar autentikasi yang ketat, dan terjemahan tanpa cap serta tanda tangan penerjemah tersumpah tidak akan diterima oleh kedutaan besar maupun instansi pemerintah mana pun.

Akibat yang ditimbulkan bisa sangat merugikan: proses visa ditolak, pengajuan beasiswa dibatalkan, atau prosedur imigrasi harus diulang dari nol.

Biaya dan waktu yang sudah dikeluarkan pun menjadi sia-sia karena dokumen terjemahan yang sudah dibuat tidak dapat digunakan.

Celakanya, kesalahan ini sering terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena minimnya informasi tentang regulasi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah, hanya individu yang telah diangkat dan terdaftar secara resmi di Ditjen AHU yang berwenang menghasilkan terjemahan berkekuatan hukum.

Tanpa memenuhi syarat ini, terjemahan yang dihasilkan tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk digunakan dalam proses formal apa pun.

2. Terjemahan Tidak Konsisten dengan Format Dokumen Asli

Masalah kedua yang sering diabaikan adalah ketidakkonsistenan antara format terjemahan dengan dokumen aslinya.

Penerjemah yang tidak berpengalaman dalam dokumen legal sering hanya menerjemahkan isi teks tanpa mempertahankan struktur, tata letak, atau elemen penting seperti nomor dokumen, stempel, catatan tepi, dan kolom tanda tangan.

Hal ini membuat terjemahan terlihat tidak autentik di mata penerima dokumen.

Instansi penerima, terutama lembaga hukum dan kedutaan besar, sangat memperhatikan kesesuaian format antara dokumen asli dan terjemahannya.

Jika ada ketidaksesuaian yang mencolok, dokumen bisa langsung ditolak atau diminta untuk diterjemahkan ulang.

Proses ini membuang waktu dan bisa melewatkan tenggat penting seperti batas pendaftaran kuliah atau pengajuan visa.

Sworn translator yang profesional memahami bahwa tugasnya adalah mereproduksi struktur dokumen secara akurat dalam bahasa target.

Kewajiban ini dipertegas oleh kode etik yang dikelola oleh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI), yang mengharuskan setiap anggotanya menjaga integritas menyeluruh dari dokumen yang ditangani, meliputi isi, format, dan elemen visual dokumen asli.

3. Tidak Memahami Kebutuhan Legalisasi Lanjutan (Apostille atau Legalisir)

Banyak pemohon mengira terjemahan oleh penerjemah tersumpah sudah cukup untuk semua keperluan.

Padahal, untuk dokumen yang akan digunakan di negara-negara tertentu, terjemahan resmi tersebut masih perlu melalui proses legalisasi tambahan, baik berupa legalisir berantai di Kemenkumham dan Kemenlu, maupun Apostille untuk dokumen yang ditujukan ke negara anggota Konvensi Hague.

Soal Apostille ini menjadi semakin relevan sejak Indonesia resmi bergabung sebagai negara pihak Konvensi Apostille melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dan mulai berlaku efektif pada 4 Juni 2022.

Dengan berlakunya Apostille, proses legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri menjadi lebih ringkas, cukup satu sertifikat Apostille dari Kemenkumham tanpa harus melewati legalisasi berantai yang panjang.

Namun, ini juga menciptakan kebingungan baru bagi masyarakat yang belum memahami kapan Apostille diperlukan dan kapan cukup dengan legalisir biasa.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 mengatur secara teknis pelaksanaan Apostille di Indonesia, termasuk jenis dokumen yang dapat di-Apostille dan prosedur pengajuannya secara elektronik melalui platform Ditjen AHU.

Penerjemah tersumpah yang berpengalaman akan membantu kamu memahami jalur legalisasi mana yang tepat sesuai negara tujuan dan jenis dokumen, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur yang berujung penolakan.

Cara Menggunakan Jasa Sworn Translator Secara Tepat

Menggunakan jasa sworn translator bukan sekadar menyerahkan dokumen lalu menunggu. Ada alur dan prosedur yang perlu kamu pahami agar dokumen diproses dengan benar, tepat waktu, dan sesuai standar hukum yang berlaku.

Berikut panduan langkah demi langkah yang perlu kamu ikuti.

1. Identifikasi Jenis Dokumen dan Tujuan Penggunaannya

Langkah pertama yang paling krusial adalah mengetahui dengan tepat dokumen apa yang perlu diterjemahkan dan untuk tujuan apa. Setiap jenis dokumen, akta kelahiran, ijazah, surat nikah, kontrak kerja, putusan pengadilan, memiliki karakteristik dan kebutuhan terjemahan yang berbeda.

Demikian pula, tujuan penggunaan dokumen (visa, beasiswa, perkara hukum, akreditasi profesional) akan menentukan tingkat formalitas dan spesifikasi tambahan yang perlu dipenuhi.

Tanpa kejelasan pada tahap ini, kamu berisiko memesan jenis terjemahan yang keliru.

Misalnya, terjemahan untuk keperluan internal perusahaan tidak selalu memerlukan sworn translation, sementara dokumen untuk pengadilan atau kedutaan besar mutlak memerlukannya.

Kesalahan identifikasi di awal akan berdampak pada biaya, waktu, dan validitas dokumen yang dihasilkan.

Konsultasikan kebutuhanmu secara detail dengan penyedia jasa sebelum memulai proses.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, setiap dokumen resmi yang berkaitan dengan urusan kenegaraan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, dan terjemahannya ke atau dari bahasa asing harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan diakui secara hukum, menegaskan bahwa pilihan penerjemah bukan hal yang bisa dikompromikan.

2. Pilih Sworn Translator yang Terverifikasi dan Berpengalaman

Tidak semua pihak yang mengklaim sebagai “penerjemah tersumpah” benar-benar memiliki Surat Keputusan pengangkatan resmi dari Kemenkumham.

Sebelum menyerahkan dokumen, verifikasi identitas dan status penerjemah tersumpah yang akan kamu gunakan. Mintalah nomor SK pengangkatan dan nama lengkap untuk dicek di sistem Ditjen AHU Kemenkumham yang dapat diakses secara online.

Penyedia jasa yang terpercaya akan dengan terbuka menunjukkan bukti legalitasnya, termasuk SK pengangkatan, keanggotaan HPI, dan rekam jejak penanganan dokumen sebelumnya.

Hindari menggunakan jasa yang tidak bisa menunjukkan bukti resmi hanya karena menawarkan harga lebih murah, risiko dokumen ditolak jauh lebih mahal daripada selisih harga jasa terjemahan yang kamu hemat.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 mewajibkan setiap penerjemah tersumpah aktif untuk terdaftar dan melaporkan kegiatannya secara elektronik melalui laman resmi Ditjen AHU setiap tahun.

Ini berarti kamu sebagai klien memiliki cara yang sah dan mudah untuk memverifikasi apakah penerjemah yang kamu pilih benar-benar aktif dan terdaftar secara resmi sebelum menyerahkan dokumen penting milikmu.

3. Siapkan Dokumen Asli yang Lengkap dan Berkualitas Baik

Kualitas terjemahan sangat bergantung pada kualitas dokumen asli yang kamu berikan. Pastikan dokumen yang diserahkan jelas, terbaca, dan lengkap, tidak ada bagian yang terpotong, buram, atau rusak.

Untuk dokumen fisik, bawa dokumen asli atau fotokopi yang dilegalisir; untuk dokumen digital, pastikan resolusi scan minimal 300 DPI agar semua teks terbaca dengan baik.

Jika dokumen asli dalam kondisi buruk atau sulit dibaca, informasikan kepada penerjemah sejak awal agar bisa dicari solusinya.

Beberapa kata atau frasa yang tidak terbaca jelas bisa menjadi masalah besar dalam dokumen legal karena setiap bagian terjemahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akurat. Penerjemah tidak diizinkan menambahkan atau mengasumsikan informasi yang tidak ada dalam dokumen asli.

Prinsip ini selaras dengan kode etik profesi yang diatur oleh HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia), yang mewajibkan setiap penerjemah untuk menjaga akurasi dan tidak menambahkan interpretasi di luar teks asli.

Dokumen yang kamu serahkan dalam kondisi baik tidak hanya mempercepat proses pengerjaan, tapi juga meminimalkan kemungkinan revisi atau penolakan oleh instansi tujuan.

Baca Juga: Penerjemah Dokumen Kerja Luar Negeri Tersumpah & Cepat

Kapan Kamu Wajib Menggunakan Jasa Sworn Translator Resmi

Pertanyaan “kapan saya perlu penerjemah tersumpah?” adalah salah satu yang paling sering ditanyakan oleh orang yang pertama kali berhadapan dengan kebutuhan penerjemahan dokumen resmi.

Jawabannya sederhana: setiap kali dokumen kamu akan digunakan dalam konteks yang memiliki konsekuensi hukum, administratif, atau formal, baik di luar negeri maupun di hadapan instansi pemerintah Indonesia, maka jasa sworn translator resmi adalah keharusan.

Ini berlaku tanpa memandang seberapa “sederhana” dokumen yang kamu miliki, karena bahkan selembar akta kelahiran pun bisa menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan proses visa jika tidak diterjemahkan dengan prosedur yang benar.

Permenkum Nomor 4 Tahun 2025 menegaskan bahwa hanya penerjemah yang telah terdaftar dan aktif di sistem Ditjen AHU yang berwenang menghasilkan terjemahan berkekuatan hukum di Indonesia.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris secara tegas mensyaratkan bahwa dokumen berbahasa asing yang akan dijadikan dasar pembuatan akta notaris di Indonesia harus disertai terjemahan penerjemah tersumpah.

Dengan memahami situasi-situasi di bawah ini, kamu tidak akan lagi ragu kapan harus menggunakan layanan sworn translator yang resmi.

Berikut situasi-situasi utama di mana kamu wajib menggunakan jasa sworn translator resmi:

Pengajuan Visa dan Imigrasi: Dokumen pendukung visa seperti akta kelahiran, akta nikah, surat sponsor, dan rekening koran berbahasa Indonesia wajib disertai terjemahan resmi agar dapat diproses oleh kedutaan besar negara tujuan.
Pendaftaran ke Perguruan Tinggi Luar Negeri: Ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat prestasi yang dikirimkan ke universitas luar negeri harus diterjemahkan secara resmi, karena lembaga pendidikan internasional tidak menerima terjemahan tanpa autentikasi hukum.
Proses Hukum dan Peradilan: Setiap dokumen berbahasa asing yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan Indonesia, atau dokumen berbahasa Indonesia yang digunakan di pengadilan luar negeri, wajib melalui tangan penerjemah tersumpah.
Pengurusan Apostille dan Legalisir Dokumen: Sesuai ketentuan Perpres No. 2 Tahun 2021 dan Permenkumham No. 6 Tahun 2022, dokumen yang akan di-Apostille harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah yang diakui Kemenkumham.
Pengurusan Warisan dan Properti Lintas Negara: Dokumen hukum seperti surat wasiat, akta kepemilikan, dan surat kuasa yang melibatkan lebih dari satu jurisdiksi negara memerlukan terjemahan tersumpah agar sah di kedua belah pihak.
Akreditasi Profesional di Luar Negeri: Tenaga profesional seperti dokter, insinyur, atau akuntan yang ingin kompetensinya diakui di luar negeri harus menyertakan terjemahan resmi ijazah, lisensi, dan sertifikat profesional mereka.
Pernikahan dengan Warga Negara Asing: Prosedur pencatatan pernikahan campuran mengharuskan semua dokumen identitas dan status perkawinan berbahasa asing diterjemahkan secara resmi sesuai ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku.
Pengajuan Klaim Asuransi Internasional: Polis asuransi, klaim medis, atau dokumen kerugian dalam bahasa asing yang diajukan kepada perusahaan asuransi atau badan internasional memerlukan terjemahan tersumpah sebagai bukti yang sah.
Keperluan Notaris untuk Akta Berbahasa Asing: Setiap dokumen asing yang akan dijadikan dasar pembuatan akta notaris di Indonesia wajib dilengkapi terjemahan penerjemah tersumpah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Baca Juga: Panduan Menikah dengan WNA Belanda: Syarat & Dokumennya

Percayakan Dokumen Resmi Kamu kepada Ahlinya

Mengurus dokumen resmi lintas bahasa memang bukan perkara yang bisa dianggap remeh, setiap detail, setiap kata, dan setiap stempel punya konsekuensi hukum yang nyata.

Dengan memahami apa itu sworn translator, kapan kamu membutuhkannya, dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar, kamu sudah selangkah lebih siap dalam mempersiapkan dokumen yang kuat, sah, dan siap digunakan di mana pun.

Translation Transfer siap membantu semua kebutuhan penerjemahan dokumen resmi kamu, mulai dari akta kelahiran, ijazah, surat nikah, dokumen hukum, hingga kontrak bisnis internasional, dengan layanan yang cepat, bergaransi, dan dikerjakan oleh penerjemah tersumpah berpengalaman yang terdaftar resmi di Kemenkumham.

Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0856-6671-475 atau kirim email ke admin@translationtransfer.com untuk konsultasi dan pemesanan — tim kami siap membantu dengan respons cepat dan penanganan yang profesional.

Kamu juga bisa mengunjungi Instagram kami di @translationtransfer untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan, tips dokumen, dan penawaran yang kami hadirkan secara berkala. Jangan tunda urusan visa, studi luar negeri, pernikahan campuran, atau pengembangan karier internasional hanya karena dokumen yang belum diterjemahkan dengan benar.

Persiapkan dokumen kamu dari awal dengan cara yang tepat, karena satu langkah yang benar di awal akan menghemat waktu, biaya, dan energi kamu secara keseluruhan.

Bersama Translation Transfer, proses administrasi menjadi lebih aman, lebih cepat, dan lebih terarah, karena kami tidak sekadar menerjemahkan kata, kami membantu mewujudkan tujuan kamu secara nyata.

Langkah besar dimulai dari dokumen yang benar, dan dokumen yang benar dimulai dari sini.

Referensi

Translation Transfer. (2024). Jasa Penerjemah Tersumpah Resmi dan Bergaransi di Indonesia. Diakses dari https://www.translationtransfer.com

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Statistik Wisatawan Nasional 2023. Jakarta: BPS RI. Diakses dari https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/18/a14ac9b0d02a074aac856dfb/outbound-tourism-statistics-2023.html

The Business Research Company. (2023). Translation Services Global Market Report 2023. Diakses dari https://finance.yahoo.com/news/translation-services-global-market-report-171400545.html

Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/314771/permenkum-no-4-tahun-2025
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2019). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Penerjemah Tersumpah. Diakses dari https://portal.ahu.go.id
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Diakses dari https://peraturan.go.id/id/permenkumham-no-6-tahun-2022
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Apostille). Diakses dari https://peraturan.go.id
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). (2022). Luncurkan Layanan Apostille, Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi Dokumen. Diakses dari https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3053-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Diakses dari https://peraturan.go.id
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Diakses dari https://peraturan.go.id
Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI). Kode Etik Penerjemah Indonesia dan Informasi Anggota Penerjemah Tersumpah. Diakses dari https://www.hpi.or.id