Apostille Akta Nikah: Syarat dan Cara Mengurusnya

Apostille akta nikah sering baru terasa penting ketika kamu sudah mengurus visa pasangan, pindah kerja, atau berencana menetap di luar negeri. Banyak pasangan tersandung di titik ini. Pengajuan mereka ditolak, lalu semua urusan harus dimulai dari awal.

Akta nikah Indonesia tidak otomatis diakui di negara lain. Petugas di luar negeri butuh bukti bahwa tanda tangan dan stempel pejabat penerbitnya asli. Sertifikat apostille memberikan bukti itu.

Meski begitu, apostille baru satu bagian dari urusan dokumen. Terjemahan tersumpah dan ketepatan data ikut menentukan apakah berkasmu diterima atau dikembalikan. Karena itu, siapkan dokumen legal dan dokumen bahasa secara bersamaan.

Dari pengalaman saya menulis dan mengamati urusan legalisasi, masalah besar biasanya bermula dari hal kecil. Nama di akta berbeda ejaannya dengan paspor, misalnya.

Atau terjemahan dikerjakan orang yang tidak bersumpah sebagai penerjemah. Hasilnya? Visa mundur berbulan-bulan, biaya membengkak, dan jadwal berangkat berantakan.

Apa Itu Apostille Akta Nikah?

Apostille akta nikah adalah sertifikat yang mengesahkan tanda tangan, stempel, dan jabatan pejabat penerbit akta nikahmu. Sertifikat ini berlaku di negara anggota Konvensi Apostille 1961.

Indonesia mengesahkan konvensi itu lewat Perpres Nomor 2 Tahun 2021 dan resmi bergabung pada 5 Oktober 2021. Layanannya baru dibuka untuk publik sejak 4 Juni 2022. Sebelum itu, kamu harus berkeliling ke beberapa instansi dan kedutaan untuk melegalisasi satu dokumen.

Sekarang prosesnya jauh lebih ringkas. Satu sertifikat dari Kementerian Hukum (dahulu Kemenkumham) sudah cukup untuk negara anggota. Legalisasi akta nikah pun terasa lebih singkat.

Kapan Kamu Membutuhkannya?

Beberapa situasi di bawah ini biasanya meminta apostille akta nikah:

• Pengajuan visa pasangan atau visa keluarga
• Pendaftaran pernikahan di negara tujuan
• Pengurusan izin tinggal atau kewarganegaraan
• Proses perceraian atau waris lintas negara
• Pengajuan beasiswa atau pekerjaan yang menyertakan keluarga

Syarat Apostille Akta Nikah

Sebelum mengajukan permohonan, kumpulkan dulu dokumen dan data berikut:

• Buku nikah atau kutipan akta nikah asli dari KUA, atau kutipan akta perkawinan dari Dukcapil
• KTP bagi WNI, atau paspor bagi WNA
• Data dokumen, yaitu jenis dokumen, nama dan nomor dokumen, nama pemilik, serta instansi penerbit
• Pindaian dokumen yang jelas dan terbaca
• Surat kuasa bermeterai, kalau orang lain yang mengurusnya
• Alamat email aktif untuk akun di portal apostille.ahu.go.id

Cek juga negara tujuanmu. Kalau negara itu belum menjadi anggota Konvensi Apostille, kamu tetap harus menempuh legalisasi berjenjang lewat Kementerian Luar Negeri dan kedutaan.

Untuk buku nikah dari KUA, ada satu tahap tambahan. Dokumennya harus dilegalisasi dulu di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama, di Jakarta, sebelum masuk ke apostille.

Syarat legalisasi di Kemenag meliputi buku nikah asli suami dan istri, fotokopi KTP, serta fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir KUA penerbit sebanyak tiga rangkap. Pasangan beda kewarganegaraan perlu menambah dokumen lain, jadi cek daftar lengkapnya di kanal resmi Bimas Islam.

Untuk kutipan akta perkawinan dari Dukcapil, tanyakan ketentuan legalisasinya ke Dukcapil dan loket AHU sebelum kamu mulai. Aturan teknis bisa berubah sewaktu-waktu.

Cara Mengurus Apostille Akta Nikah Langkah demi Langkah

Kamu bisa mengajukan permohonan sendiri lewat sistem online. Urutan cara apostille buku nikah yang umum dijalani adalah sebagai berikut:

1. Legalisasi dulu buku nikah dari KUA di Kementerian Agama. Untuk akta dari Dukcapil, pastikan apakah legalisasi awal diperlukan.
2. Buat akun di portal apostille.ahu.go.id, aktifkan, lalu login.
3. Pilih jenis dokumen, isi data akta nikah, dan unggah pindaian dokumennya.
4. Tunggu verifikasi dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).
5. Bayar biaya setelah permohonanmu lolos verifikasi.
6. Cetak sertifikat apostille di loket pusat atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum, lalu rekatkan pada dokumen asli.

Di tahap terakhir, bawa KTP, dokumen asli, dan bukti pembayaran. Kalau orang lain yang mengambilnya, sertakan surat kuasa bermeterai.

Baca Juga : Cara Kerja Interpreter di Pengadilan, Ini Tugas dan Prosesnya

Biaya dan Estimasi Waktu Apostille Akta Nikah

Biaya apostille akta nikah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp150.000 per dokumen. Kalau kamu mengajukan dua buku nikah, misalnya milik suami dan istri, kamu membayar dua kali. Ajukan hanya yang benar-benar diminta instansi tujuan.

Biaya itu belum termasuk pengeluaran lain, seperti terjemahan atau jasa pendamping. Lama proses bergantung pada antrean verifikasi. Biasanya pemohon menunggu beberapa hari kerja sebelum sertifikat bisa dicetak.

Jadi, mulailah jauh sebelum tenggat visa. Sisakan minimal dua minggu untuk berjaga-jaga kalau ada data yang perlu diperbaiki.

Satu hal lagi. Tarif jasa pendamping berbeda dengan biaya resmi negara. Biaya jasa mencakup pengecekan dokumen, pengurusan, dan pendampingan sampai sertifikat berada di tanganmu.

Peran Penerjemah Tersumpah dan Layanan Bahasa untuk Akta Nikah

Setelah apostille selesai, banyak negara masih meminta terjemahan akta nikah dalam bahasa mereka. Di titik inilah penerjemah tersumpah akta nikah dibutuhkan.

Penerjemah tersumpah bekerja di bawah sumpah jabatan dan membubuhkan stempel resmi pada hasil terjemahannya. Instansi asing pun lebih mudah menerima terjemahan semacam itu.

Urutan antara apostille dan terjemahan mengikuti aturan instansi tujuan. Tanyakan dulu sebelum kamu mulai.

Layanan proofreading juga membantu. Proses penyuntingan memastikan ejaan nama, tanggal, dan tempat konsisten di semua dokumen, karena satu huruf yang berbeda saja bisa memicu penolakan.

Kalau pernikahanmu melibatkan keluarga dari dua negara, dukungan alat interpreting layak kamu pertimbangkan. Perangkatnya membantu tamu mengikuti prosesi tanpa mengganggu jalannya acara.

Kesalahan yang Sering Membuat Permohonan Ditolak

Banyak penolakan sebenarnya bisa dicegah. Periksa poin berikut sebelum kamu mengirim permohonan:

• Data di formulir tidak sama dengan data di akta
• Pindaian dokumen buram atau terpotong
• Negara tujuan belum menjadi anggota Konvensi Apostille
• Buku nikah dari KUA belum dilegalisasi di Kementerian Agama
• Ejaan nama di akta berbeda dengan paspor

Ketelitian di awal menghemat waktu dan uang. Jangan menunggu sampai kedutaan mengembalikan berkasmu.

Baca Juga : Interpreter Konsekutif Adalah: Pengertian, Skill, dan Cara Kerjanya

FAQ

Apakah apostille akta nikah berlaku di semua negara?

Tidak. Apostille hanya berlaku di negara anggota Konvensi Apostille 1961. Untuk negara non-anggota, kamu harus menempuh legalisasi berjenjang lewat Kementerian Luar Negeri dan kedutaan.

Baca Juga : Jenis-Jenis Interpreting: Simultan, Konsekutif, dan Bedanya

Apakah saya perlu penerjemah tersumpah setelah apostille akta nikah selesai?

Dalam banyak kasus, ya. Instansi asing biasanya meminta terjemahan resmi dalam bahasa mereka. Tanyakan aturannya lebih dulu, lalu gunakan penerjemah tersumpah supaya hasilnya sah.

Apakah resepsi pernikahan lintas negara perlu alat interpreting?

Perlu, kalau tamu dan keluarga memakai bahasa yang berbeda. Alat interpreting seperti headset dan receiver membuat penerjemah lisan bekerja dengan lancar. Semua tamu pun bisa memahami acara pada waktu yang sama.

Kesimpulan

Apostille akta nikah memberi kekuatan hukum bagi dokumen pernikahanmu di negara anggota Konvensi Apostille. Legalisasi dulu buku nikahmu di Kementerian Agama, ajukan lewat portal AHU, bayar Rp150.000 per dokumen, lalu cetak sertifikatnya.

Terjemahan tersumpah dan proofreading menutup celah kesalahan pada dokumen. Sementara itu, dukungan alat interpreting membantu komunikasi di acara lintas bahasa.

Urusan birokrasi, legalitas, dan bahasa terasa lebih ringan kalau kamu menyerahkannya kepada profesional. Pendampingan yang tepat menjauhkanmu dari penolakan dan pengulangan proses.

Hubungi kami sekarang untuk layanan terbaik:

WA: 0856-6671-475

Email: admin@translationtransfer.com

Instagram: @translationtransfer

Referensi

• Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 98), peraturan.go.id
• Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum RI: Layanan Apostille (layanan.ahu.go.id) dan Aplikasi Legalisasi Apostille (apostille.ahu.go.id)
• Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam: Layanan Legalisasi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah
• Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: informasi legalisasi dokumen dan Konvensi Apostille (kemlu.go.id)
• Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI): informasi profesi dan kode etik penerjemah (hpi.or.id)