Cara nikah dengan orang Jepang sering terdengar rumit. Wajar saja, sebab kamu berurusan dengan dua negara, dua sistem hukum, dan dua bahasa sekaligus. Banyak pasangan baru menyadarinya setelah petugas loket mengembalikan berkas mereka.

Sebenarnya alurnya cukup jelas. Kamu menyiapkan dokumen lebih dulu, mengurus surat dari perwakilan RI, lalu mendaftarkan pernikahan ke kantor pemerintah Jepang.

Urusan belum selesai di situ. Pernikahanmu masih harus dilaporkan ke Indonesia, dan langkah itulah yang sering terlupa. Karena itu, artikel ini mengurai prosedurnya satu per satu.

Sampai di sini, satu hal perlu kamu pahami. Kelengkapan dokumen legal menentukan lancar atau tidaknya seluruh proses, dan penerjemah tersumpah serta Apostille termasuk faktor pendukung yang tidak bisa diabaikan.

Menurut pengamatan saya, banyak pernikahan lintas negara tertunda karena berkas, bukan karena restu keluarga. Terjemahan asal jadi, ejaan nama yang berbeda antar dokumen, atau legalisasi yang terlewat bisa menahan proses berminggu-minggu. Dalam kasus terburuk, status pernikahanmu tidak tercatat di Indonesia.

Syarat Nikah dengan Orang Jepang yang Wajib Kamu Siapkan

Syarat nikah dengan orang Jepang berbeda untuk masing-masing pihak. Berikut daftar dokumen yang umumnya diminta petugas.

Dokumen untuk Calon Mempelai WNI

  • Paspor dan KTP yang masih berlaku
  • Kartu Keluarga
  • Akta kelahiran
  • Surat keterangan belum menikah, atau akta cerai atau akta kematian pasangan sebelumnya
  • Surat keterangan syarat-syarat pernikahan dari KBRI atau KJRI, atau dokumen setara jika perwakilan tidak menerbitkannya
  • Surat izin orang tua, jika diperlukan
  • Pas foto terbaru

Dokumen untuk Calon Mempelai Jepang

  • Koseki tohon (salinan daftar keluarga)
  • Paspor atau kartu identitas
  • Surat domisili (jumin-hyo), jika diminta kantor setempat

Aturan detail bisa sedikit berbeda antara KBRI Tokyo dan KJRI Osaka. Jadi, tanyakan dulu daftar berkas ke kantor perwakilan yang akan kamu datangi. Cara ini menghemat banyak waktu.

Cara Nikah dengan Orang Jepang

Cara Nikah dengan Orang Jepang di Jepang, Langkah demi Langkah

Kalau kamu memilih menikah di Jepang, urutan berikut bisa kamu ikuti.

  1. Kumpulkan seluruh dokumen dari Indonesia dan dari pasanganmu.
  2. Terjemahkan dokumen berbahasa Indonesia ke bahasa Jepang, lengkap dengan nama penerjemah.
  3. Buat reservasi layanan pencatatan nikah secara daring di KBRI Tokyo atau KJRI Osaka.
  4. Serahkan berkas ke KBRI atau KJRI, lalu ambil surat yang diminta kantor kota.
  5. Daftarkan pernikahan di kantor kota (shiyakusho atau kuyakusho) bersama dua saksi.
  6. Lakukan akad bersama penghulu KBRI bagi pasangan Muslim, atau pemberkatan sesuai agamamu, lalu laporkan hasilnya ke KBRI.

Urutan akad dan pendaftaran di kantor kota bisa berbeda antar kasus. Ikuti arahan petugas KBRI atau KJRI.

Perkiraan Biaya yang Perlu Kamu Siapkan

Biaya administrasi dasar di KBRI tergolong ringan. Pos yang paling terasa justru terjemahan. Menurut laporan media, biaya terjemahan berkisar 3.000 hingga 15.000 yen per dokumen, tergantung jenis dan jumlah halamannya.

Sisihkan juga dana untuk fotokopi, pengiriman berkas, dan ongkos ke kota tempat kantor perwakilan berada. Biaya resepsi dihitung terpisah.

Baca Juga : Top Universitas di Thailand: Ranking dan Program Inggris

Menikah dengan WNA Jepang di Indonesia

Kamu juga bisa menikah di tanah air. Pasangan Muslim mencatatkan pernikahan di KUA, sedangkan pasangan non-Muslim mencatatkannya di Dinas Dukcapil setelah pemberkatan agama.

Ketentuan ini berpijak pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan harus sah menurut agama masing-masing, kemudian dicatat sesuai peraturan.

Pasangan Jepangmu tetap perlu membawa dokumen dari negaranya. Biasanya ia mengurus surat keterangan syarat nikah lewat Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, jadi konfirmasikan dulu persyaratannya.

Dokumen berbahasa Jepang kemudian harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Setelah menikah, pasanganmu wajib melapor ke kedutaan atau kantor kota di Jepang dalam waktu tiga bulan.

Peran Penerjemah Tersumpah dan Apostille dalam Dokumen Pernikahan

Kantor kota Jepang meminta terjemahan bahasa Jepang yang mencantumkan nama penerjemah. Penerjemah tersumpah bahasa Jepang menjadi pilihan paling aman karena hasilnya akurat dan lebih mudah diterima instansi, terutama di Indonesia.

Apostille bekerja di sisi lain. Pengesahan ini memberi pengakuan internasional pada dokumen publik. Indonesia mengesahkan Konvensi Apostille lewat Perpres Nomor 2 Tahun 2021, dan konvensi itu berlaku bagi Indonesia sejak 4 Juni 2022.

Kini layanan tersebut mengacu pada Permenkum Nomor 50 Tahun 2025, yang menggantikan aturan lama. Kementerian Hukum menyelenggarakan layanannya melalui Ditjen AHU.

Kapan Kamu Memerlukan Penerjemah Tersumpah?

  • Saat dokumen Indonesia diajukan ke kantor pemerintah Jepang dan kamu ingin hasil yang akurat
  • Saat akta nikah atau koseki Jepang dilaporkan ke instansi Indonesia
  • Saat nama, tanggal, dan data lain harus identik secara hukum

Baca Juga : Top Universitas di Jawa Tengah: Ranking dan Program Unggulan

Kapan Kamu Memerlukan Apostille?

  • Saat dokumen publik Indonesia dipakai di Jepang dan kantor tujuan memintanya
  • Saat dokumen publik Jepang dipakai di Indonesia, lengkap dengan Apostille dari otoritas Jepang

Satu catatan lagi. Dokumen yang diurus lewat KBRI umumnya punya alur sendiri, jadi pastikan dulu apakah Apostille memang diminta.

Proofreading juga layak masuk daftar. Pemeriksaan akhir menangkap salah ketik pada nama dan tanggal, kesalahan kecil yang sanggup membuat berkas ditolak.

Cara Melaporkan Pernikahan agar Diakui di Indonesia

Banyak pasangan berhenti begitu bukti nikah Jepang ada di tangan. Padahal pelaporan di Indonesia sama pentingnya.

Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan pernikahan di luar negeri sah bila mengikuti hukum negara setempat. Pernikahan itu juga tidak boleh melanggar UU Perkawinan Indonesia.

Pelaporannya bisa kamu lakukan dengan langkah berikut.

  • Laporkan pernikahan ke KBRI Tokyo atau KJRI Osaka dengan membawa kutipan akta atau bukti pencatatan dari Jepang, sesuai Pasal 40 Perpres 96 Tahun 2018.
  • Setelah kembali ke Indonesia, lapor ke Dinas Dukcapil paling lambat 30 hari, sesuai Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan. Pasal 56 UU Perkawinan menyebut batas satu tahun, jadi jangan menunda.
  • Perbarui status pada Kartu Keluarga dan KTP.

Simpan salinan semua dokumen beserta terjemahannya. Kelak berkas itu terpakai untuk visa pasangan dan akta kelahiran anak.

FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Apakah akta nikah dari Jepang harus diterjemahkan sebelum dilaporkan di Indonesia?

Umumnya harus. Instansi Indonesia meminta terjemahan bahasa Indonesia, dan terjemahan dari penerjemah tersumpah paling mudah diterima.

Baca Juga : Jasa Translate NIB di Bali: Tersumpah untuk PMA dan Visa

Apakah dokumen pernikahan saya perlu Apostille?

Itu tergantung kantor tujuan dan jalur yang kamu pilih. Kalau diminta, Apostille dokumen publik Indonesia diurus lewat Kementerian Hukum melalui Ditjen AHU.

Apakah resepsi pernikahan dua bahasa memerlukan alat interpreting?

Perlu, jika keluarga kedua pihak tidak punya bahasa yang sama. Interpreter beserta penyewaan alat seperti headset dan receiver membuat semua tamu bisa mengikuti acara dengan nyaman.

Kesimpulan

Cara nikah dengan orang Jepang terdiri dari tiga tahap: menyiapkan dokumen, mendaftarkan pernikahan, dan melaporkannya ke Indonesia. Tiap tahap menuntut berkas yang akurat dan terjemahan yang rapi.

Urusan birokrasi, legalitas, dan komunikasi lintas bahasa memang melelahkan. Dengan bantuan profesional, semuanya berjalan lebih cepat dan risikonya jauh lebih kecil.

Hubungi kami sekarang untuk layanan terbaik:

WA: 0856-6671-475

Email: admin@translationtransfer.com

Instagram: @translationtransfer

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 2 dan Pasal 56). peraturan.bpk.go.id
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 (Pasal 37).
  3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 38 sampai 40). peraturan.go.id
  4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. peraturan.bpk.go.id/Details/158614/perpres-no-2-tahun-2021
  5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 50 Tahun 2025 tentang Layanan Apostille. peraturan.go.id/files/permenkum-no-50-tahun-2025.pdf
  6. Layanan Konsuler KBRI Tokyo, Kementerian Luar Negeri RI: konsuler.kbritokyo.jp
  7. Immigration Services Agency of Japan, panduan hidup dan kerja untuk warga asing (bagian informasi pernikahan, bahasa Indonesia). moj.go.jp/isa/content/001392689.pdf
  8. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, informasi konsuler: id.emb-japan.go.jp

Daftar Isi

Dapatkan Tips dan Info Terbaru! Gabung Sekarang

Postingan Terkait