Syarat dokumen BKPM menjadi pertanyaan pertama setiap investor asing yang hendak mendirikan perusahaan di Indonesia. Banyak yang mencari daftar di kantor BKPM, padahal sebagian besar proses kini berjalan lewat sistem OSS.

Sebagai praktisi hukum yang kerap mendampingi investor asing, saya melihat dokumen sering menjadi sumber penundaan terbesar. Dokumen pendiri asing belum dilegalisasi, belum diterjemahkan, atau datanya tidak seragam.

Singkatnya, investor PMA perlu menyiapkan dokumen pendiri, dokumen perusahaan Indonesia, dan dokumen pendukung kegiatan usaha. Ketentuan nilai investasi dan modal disetor juga berubah sejak terbitnya peraturan terbaru pada 2025.

Nah, di artikel ini kita bahas syarat dasar, daftar dokumen lengkap, dan alur pengajuannya. Kamu juga akan tahu kesalahan yang paling sering menghambat investor.

Pengertian PMA dan Dasar Hukumnya

PMA adalah penanaman modal asing, yaitu kegiatan menanam modal untuk berusaha di wilayah Indonesia oleh penanam modal asing. Pelakunya bisa memakai modal asing seluruhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Bentuk badan usaha yang lazim adalah PT PMA, yaitu perseroan terbatas yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki pihak asing. Perusahaan ini tetap tunduk pada hukum perseroan Indonesia.

Dasar hukumnya mencakup beberapa aturan:

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  • Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas beserta perubahannya.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  • Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yaitu Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang diubah dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
  • Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal.

Lembaga yang berwenang kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Banyak orang masih menyebutnya BKPM.

Menurut saya, istilah BKPM tetap dipakai karena lembaganya dikenal luas. Namun, rujukan hukum dan nomenklatur resmi perlu kamu cek di situs kementerian.

Syarat Dasar Mendirikan PT PMA

Sebelum menyiapkan dokumen, pastikan kamu memenuhi syarat dasarnya. Syarat ini menentukan apakah rencana investasimu bisa berjalan.

Persyaratan pokoknya meliputi:

  • Berbentuk perseroan terbatas yang didirikan oleh dua pihak atau lebih.
  • Nilai investasi lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, per bidang usaha KBLI lima digit dan per lokasi proyek.
  • Modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp2,5 miliar per perseroan terbatas.
  • Bidang usaha terbuka bagi penanaman modal asing menurut Perpres tentang bidang usaha penanaman modal.
  • Lokasi usaha sesuai tata ruang dan didukung dokumen penguasaan tempat.

Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 menurunkan modal disetor minimum dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar. Meski begitu, kewajiban nilai investasi lebih dari Rp10 miliar tetap berlaku.

Dua angka itu berbeda. Modal disetor adalah ekuitas yang benar-benar masuk ke perseroan, sedangkan nilai investasi adalah ukuran total proyek usaha yang dilaporkan di OSS.

Ada pengecualian untuk jenis usaha tertentu. Contohnya perdagangan besar dihitung per empat digit awal KBLI, dan jasa makanan serta minuman dihitung per dua digit awal KBLI per titik lokasi.

Karena aturan ini terus berkembang, cek ketentuan terbaru sebelum menetapkan struktur modal. Jangan memakai angka dari sumber lama.

Daftar Dokumen Pendiri Asing

Dokumen pendiri asing paling sering menghambat proses. Siapkan sejak awal dan perhatikan urutan legalisasinya.

Syarat Dokumen BKPM

Pendiri Perseorangan

Pendiri warga negara asing umumnya perlu menyiapkan:

  • Salinan paspor yang masih berlaku.
  • Bukti alamat tempat tinggal.
  • NPWP bila sudah memilikinya, atau data untuk pengurusannya.
  • Surat kuasa yang dilegalisasi bila diwakili orang lain.
  • Pas foto dan data kontak.

Baca Juga : Cara Daftar NIB OSS: Syarat dan Langkah Lengkapnya

Pendiri Badan Hukum Asing

Pendiri berupa perusahaan asing memerlukan dokumen lebih banyak:

  • Akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan.
  • Sertifikat pendirian atau dokumen pendaftaran dari negara asal.
  • Keputusan direksi atau pemegang saham yang menyetujui penyertaan modal di Indonesia.
  • Daftar direksi, pemegang saham, dan pemilik manfaat.
  • Surat kuasa bagi wakil yang menandatangani akta.
  • Paspor wakil perusahaan.

Legalisasi dan Terjemahan

Dokumen yang diterbitkan di luar negeri biasanya perlu dilegalisasi atau diberi apostille. Indonesia telah menjadi peserta Konvensi Apostille sehingga prosesnya lebih ringkas untuk dokumen dari negara peserta.

Setelah itu, dokumen diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke bahasa Indonesia. Tanyakan kepada notaris urutan legalisasi dan terjemahan agar tidak terjadi pengulangan.

Menurut pengalaman saya, legalisasi di negara asal memakan waktu paling lama. Mulailah dari dokumen yang prosesnya paling lambat.

Daftar Dokumen Perusahaan di Indonesia

Setelah pendiri siap, perusahaan memerlukan dokumen hukum di Indonesia. Dokumen ini lahir bertahap.

Dokumen utamanya meliputi:

  • Akta pendirian PT PMA yang dibuat notaris dalam bahasa Indonesia.
  • SK pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum melalui sistem AHU.
  • NPWP perseroan.
  • NIB dari sistem OSS, yang juga berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan dan angka pengenal importir.
  • Data pemilik manfaat perseroan.
  • Bukti setor modal ke rekening atas nama perseroan.
  • Dokumen penguasaan tempat usaha, seperti perjanjian sewa atau bukti kepemilikan.
  • Konfirmasi atau persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk lokasi usaha.
  • Rencana investasi dan rencana penggunaan tenaga kerja.

Bukti setor modal perlu disimpan baik-baik. Dokumen itu membuktikan pemenuhan ketentuan permodalan.

Alamat usaha harus berada pada zonasi yang sesuai, misalnya perkantoran atau komersial. Alamat virtual atau lokasi yang tidak sesuai tata ruang berisiko ditolak.

Lanjutkan dengan membuka rekening bank perusahaan. Bank biasanya meminta akta, SK, NPWP, NIB, dan dokumen pengurus.

Dokumen Sektoral dan Pendukung Lain

Sebagian bidang usaha memerlukan dokumen tambahan. Kebutuhannya bergantung pada KBLI dan tingkat risiko.

Contoh dokumen sektoral:

  • Sertifikat standar atau izin usaha dari kementerian teknis.
  • Persetujuan lingkungan, seperti AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL sesuai skala.
  • Izin tertentu untuk impor, pergudangan, atau produksi.
  • Rekomendasi dari instansi sektoral untuk bidang yang mensyaratkannya.
  • Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing bila mempekerjakan WNA.

Investor yang mengincar fasilitas, seperti fasilitas perpajakan atau kepabeanan, perlu menyiapkan dokumen khusus. Syarat dan prosedurnya mengikuti peraturan fasilitas penanaman modal yang berlaku.

Jika pengurus atau karyawan asing akan tinggal di Indonesia, siapkan dokumen keimigrasian. Dokumen itu mencakup visa dan izin tinggal yang sesuai.

Sebagai catatan, tiap sektor memiliki daftar yang berbeda. Cek KBLI-mu di OSS untuk melihat persyaratan lengkap.

Baca Juga : Gaji Kerja di Australia: Rata-rata per Profesi dan Pajaknya

Alur Pengajuan dan Kewajiban Setelahnya

Seluruh proses dijalankan secara elektronik. Berikut gambaran alurnya.

  1. Cek KBLI dan status bidang usaha terhadap daftar bidang usaha penanaman modal.
  2. Tentukan struktur kepemilikan, nilai investasi, dan modal disetor.
  3. Siapkan dan legalisasi dokumen pendiri asing, lalu terjemahkan.
  4. Dirikan PT PMA melalui notaris dan sistem AHU.
  5. Urus NPWP, lalu terbitkan NIB melalui OSS.
  6. Penuhi sertifikat standar atau izin sesuai tingkat risiko.
  7. Setor modal dan buka rekening perusahaan.
  8. Mulai kegiatan usaha setelah izin yang diperlukan terbit.

Setelah beroperasi, PT PMA wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM secara berkala melalui OSS. Untuk usaha berskala besar, pelaporan umumnya dilakukan setiap triwulan.

Perusahaan juga wajib memperbarui data bila ada perubahan pemegang saham, alamat, atau kegiatan usaha. Kelalaian pelaporan dapat berujung sanksi administratif.

Menurut saya, kalender kepatuhan sangat membantu investor asing. Catat tenggat LKPM, pajak, dan perpanjangan izin dalam satu tempat.

Kesalahan Umum dalam Menyiapkan Dokumen PMA

Beberapa kesalahan muncul berulang di lapangan. Kenali agar kamu bisa menghindarinya.

  • Menyamakan nilai investasi Rp10 miliar dengan modal disetor.
  • Belum melegalisasi dan menerjemahkan dokumen pendiri asing.
  • Memilih KBLI yang tidak sesuai atau terlalu banyak.
  • Menggunakan alamat yang tidak sesuai tata ruang.
  • Data pemegang saham di OSS berbeda dengan akta.
  • Mengabaikan pelaporan LKPM dan pembaruan data.
  • Memulai kegiatan usaha sebelum NIB dan izin lanjutan terbit.

Untuk mencegahnya, buat daftar periksa dokumen sejak tahap perencanaan. Tinjau juga struktur kepemilikan bersama penasihat hukum dan konsultan pajak.

Sebagai contoh, investor mendirikan PT PMA dengan modal disetor Rp2,5 miliar tetapi rencana investasinya tidak mencapai Rp10 miliar. Pengajuan izinnya bermasalah karena syarat nilai investasi tidak terpenuhi.

Karena itu, pahami dua ambang itu sebelum menandatangani akta. Perbaikan di tahap awal jauh lebih murah dibanding setelah perusahaan berjalan.

FAQ Seputar Syarat Dokumen BKPM

Apakah dokumen PMA masih diajukan ke kantor BKPM?
Sebagian besar proses kini dilakukan melalui sistem OSS. Dokumen perusahaan diunggah secara elektronik, sedangkan layanan tatap muka tersedia untuk bantuan tertentu.

Berapa modal disetor minimum PT PMA?
Menurut Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, modal ditempatkan dan disetor paling sedikit Rp2,5 miliar per perseroan. Nilai investasi tetap harus lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit dan per lokasi, kecuali ditentukan lain.

Apakah dokumen asing harus dilegalisasi?
Umumnya ya, atau diberi apostille, lalu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. Tanyakan urutannya kepada notaris sebelum memulai.

Baca Juga : Cara Dapat Visa Kerja ke Eropa: Negara, Syarat & Dokumen Lengkap

Kesimpulan

Syarat dokumen BKPM untuk investor PMA mencakup dokumen pendiri asing, dokumen perusahaan di Indonesia, dan dokumen sektoral yang bergantung pada bidang usaha. Ketentuan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar dan modal disetor minimum Rp2,5 miliar menjadi dua syarat finansial yang harus kamu pahami.

Dari pengalaman saya, investor yang menyiapkan legalisasi dan struktur modal sejak awal jauh lebih lancar. Rapikan juga pelaporan LKPM dan data OSS setelah perusahaan berjalan.

Kalau kamu berencana mendirikan PT PMA atau memeriksa kelengkapan dokumen investasi, klik poster yang tersedia atau tombol KONSULTASI GRATIS di pojok kanan website ini. Tim kami siap membantu menyusun struktur dan dokumen yang sesuai ketentuan.

Tertarik? Yuk, Pesan Sekarang!

Butuh jasa penerjemah tersumpah? Hubungi Translation Transfer untuk konsultasi dan pemesanan:

📱 WhatsApp: 0856-6671-475
📧 Email: admin@translationtransfer.com
📷 Instagram: @translationtransfer

Penasaran dengan profil kami? Klik di sini untuk mengenal lebih jauh tentang kami atau kunjungi website Translation Transfer dan penerjemahresmi.id kami! Anda dapat memastikan bahwa setiap dokumen Anda akan diterjemahkan dengan tingkat akurasi dan profesionalisme yang tinggi. Temukan informasi menarik mengenai penerjemah tersumpah disini!.

Ringkasan

  • PT PMA didirikan oleh dua pihak atau lebih dan tunduk pada UU Perseroan Terbatas serta UU Penanaman Modal.
  • Nilai investasi umumnya lebih dari Rp10 miliar per KBLI lima digit dan per lokasi, di luar tanah dan bangunan.
  • Modal ditempatkan dan disetor minimum Rp2,5 miliar per perseroan menurut Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025.
  • Dokumen pendiri asing meliputi paspor atau dokumen perusahaan induk, keputusan persetujuan, dan surat kuasa.
  • Dokumen asing perlu dilegalisasi atau diberi apostille, lalu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
  • Dokumen perusahaan meliputi akta, SK pengesahan, NPWP, NIB, bukti setor modal, dan dokumen lokasi.
  • Bidang usaha tertentu memerlukan izin sektoral, persetujuan lingkungan, atau rekomendasi instansi.
  • Setelah beroperasi, PT PMA wajib menyampaikan LKPM dan memperbarui data di OSS.

Referensi

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal beserta perubahannya melalui Perpres Nomor 49 Tahun 2021.
  4. Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.
  5. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, bkpm.go.id, dan sistem OSS, oss.go.id.

Daftar Isi

Dapatkan Tips dan Info Terbaru! Gabung Sekarang

Postingan Terkait