Apa yang Terjadi pada Status KITAS WNA setelah Bercerai dengan WNI

Penulis Khoridatul I.

Apa yang Terjadi pada Status KITAS WNA setelah Bercerai dengan WNI | Perceraian dalam perkawinan campuran dapat berdampak pada izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Status KITAS WNA setelah bercerai dengan WNI sering ditanyakan karena banyak yang mengira izin tinggal tetap berlaku sampai masa berlakunya habis. Padahal, perubahan status perkawinan bisa mengubah dasar pemberian izin tinggal dan perlu segera dilaporkan ke Imigrasi. Berdasarkan Statistik Indonesia 2025 dari BPS, perkara perceraian di Indonesia masih berada di atas 460 ribu kasus sepanjang 2024. Karena itu, pemahaman soal aturan keimigrasian setelah perceraian penting agar WNA dan mantan pasangan WNI tidak menghadapi masalah administrasi. Dengan memahami apa yang terjadi pada status KITAS WNA setelah bercerai dengan WNI, setiap pihak bisa menyiapkan langkah yang sesuai aturan.

Baca Juga: Apostille adalah: Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya untuk Legalitas Dokumen Internasional

Status KITAS WNA setelah Perceraian Menurut Aturan Imigrasi Indonesia

Siapa yang terdampak

Perubahan status perkawinan berdampak pada WNA yang mendapat KITAS melalui perkawinan dengan WNI. Ketentuan ini mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, serta PP Nomor 40 Tahun 2023. Setelah perceraian berkekuatan hukum tetap, WNA perlu menyesuaikan status izin tinggal jika dasar KITAS berubah.

Pihak yang terdampak antara lain:

• WNA pemegang KITAS dari perkawinan dengan WNI.
• WNA yang masih memakai penjamin pasangan.
• WNA yang ingin tetap tinggal di Indonesia setelah bercerai.
• Mantan pasangan WNI yang sebelumnya menjadi penjamin.

Masa berlaku izin tinggal setelah perceraian

Perceraian tidak langsung menghapus masa berlaku KITAS pada hari putusan keluar. Namun, perubahan status perkawinan dapat memengaruhi dasar izin tinggal, sehingga WNA perlu melapor ke kantor Imigrasi untuk mendapat arahan. Ketentuan ini diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2023. Penyesuaian sejak awal membantu proses administrasi tetap sesuai prosedur.

Hal yang sebaiknya segera dilakukan:

• Melaporkan perubahan status perkawinan ke kantor imigrasi.
• Mengajukan perubahan penjamin jika diperlukan.
• Mengurus perubahan jenis izin tinggal bila memenuhi syarat.
• Memperbarui dokumen administrasi terkait izin tinggal.

Baca Juga: Jasa Penerjemah Tersumpah Online Resmi Kemenkumham

Apa yang Terjadi Jika Tidak Segera Mengurus KITAS

Risiko overstay

Menunda pengurusan perubahan izin tinggal setelah perceraian bisa menimbulkan masalah jika masa berlaku KITAS habis. Selama status belum disesuaikan, WNA berpotensi menghadapi kendala dalam proses keimigrasian berikutnya. Karena itu, setiap perubahan data penting sebaiknya segera dilaporkan ke Imigrasi.

Risiko yang dapat muncul:

• Overstay jika izin tinggal habis masa berlakunya.
• Pengajuan izin tinggal baru menjadi lebih sulit.
• Tercatat melanggar administrasi keimigrasian.
• Mengalami hambatan saat keluar atau masuk kembali ke Indonesia.

Risiko deportasi dan denda administratif

Aturan keimigrasian memberi kewenangan kepada pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif atas pelanggaran izin tinggal. Ketentuan ini mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 beserta perubahan terakhir melalui UU Nomor 63 Tahun 2024. Karena itu, perubahan status perkawinan sebaiknya segera diikuti oleh penyesuaian dokumen keimigrasian agar tidak berkembang menjadi pelanggaran administratif.

Konsekuensi yang dapat dikenakan meliputi:

• Denda administratif sesuai ketentuan.
• Deportasi jika memenuhi syarat tindakan administratif keimigrasian.
• Penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia.
• Hambatan saat mengajukan visa atau izin tinggal berikutnya.

Baca Juga: Translate Dokumen Indonesia Inggris | Perbedaan Bahasa Gak Lagi Jadi Masalah

Cara Mengubah Sponsor atau Jenis KITAS

Setelah perceraian berkekuatan hukum tetap, WNA yang ingin tetap tinggal di Indonesia perlu menyesuaikan izin tinggal jika dasar KITAS berubah. Proses ini mengikuti ketentuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan biasanya memerlukan dokumen yang lengkap agar pemeriksaan lebih cepat.

Persyaratan administrasi

Dokumen yang umumnya diminta meliputi:

• Paspor yang masih berlaku.
• KITAS atau izin tinggal aktif.
• Akta cerai atau putusan perceraian berkekuatan hukum tetap.
• Surat penjamin baru, jika diperlukan.
• Dokumen pendukung sesuai jenis izin tinggal.
• Formulir permohonan dari Imigrasi.

Tahapan pengajuan perubahan izin tinggal

Langkah umumnya adalah:

• Melaporkan perubahan status perkawinan ke kantor Imigrasi.
• Mengajukan perubahan sponsor atau jenis izin tinggal.
• Menyerahkan dokumen persyaratan.
• Menunggu verifikasi petugas imigrasi.
• Menerima izin tinggal baru jika permohonan disetujui.

Estimasi waktu proses

Lama proses berbeda-beda tergantung jenis izin dan kelengkapan dokumen.

• Dokumen lengkap biasanya mempercepat proses.
• Jika ada kekurangan, pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
• Status permohonan dapat dicek melalui kantor imigrasi atau layanan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Baca Juga: Interpreter Online Bahasa Spanyol untuk Konsultasi Hukum dengan Pengacara

Cerai Sebelum 10 Tahun vs Cerai Setelah 10 Tahun bagi WNA dalam Perkawinan Campuran

Dampaknya terhadap izin tinggal

Lama perkawinan dapat memengaruhi pilihan izin tinggal setelah perceraian. Ketentuan 10 tahun berkaitan dengan pengaturan Izin Tinggal Tetap (KITAP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023, bukan penentu sah atau berakhirnya KITAS.

• Cerai sebelum 10 tahun
  Jika WNA masih memakai KITAS karena perkawinan dengan WNI, perubahan status harus segera dilaporkan ke Imigrasi. Setelah itu, WNA perlu menyesuaikan dasar izin tinggal agar tetap sah di Indonesia. Pilihannya bisa berupa sponsor baru atau jenis izin tinggal lain yang memenuhi syarat.
• Cerai setelah 10 tahun
  Jika WNA sudah memegang KITAP dan memenuhi ketentuan yang berlaku, ada mekanisme yang dapat dipertimbangkan sesuai aturan keimigrasian. Setiap permohonan tetap dinilai berdasarkan dokumen dan kondisi pemohon. Dokumen dari luar negeri sebaiknya sudah memenuhi syarat administrasi, termasuk penerjemahan resmi bila diperlukan. Translation Transfer melalui penerjemahresmi.id menyediakan layanan penerjemah tersumpah untuk membantu menyiapkan dokumen keimigrasian.

Pilihan yang tersedia setelah perceraian

Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan adalah:

• Mengubah sponsor izin tinggal. WNA dapat mengajukan penjamin baru jika memenuhi syarat imigrasi.
• Mengajukan KITAS kerja. Jika mendapat pekerjaan di Indonesia, WNA dapat mengajukan KITAS kerja melalui perusahaan penjamin.
• Mengajukan izin tinggal lain. Jenis izin yang tersedia bergantung pada status dan tujuan tinggal di Indonesia.
• Menyiapkan dokumen resmi. Akta cerai, putusan pengadilan, paspor, dan identitas lain harus diperbarui dan dicek kelengkapannya.
• Menggunakan layanan Translation Transfer. Untuk dokumen berbahasa asing, penerjemahresmi.id menyediakan layanan penerjemah tersumpah agar dokumen siap dipakai dalam proses administrasi.

Baca Juga: Translator untuk Dokumen Nikah Beda Negara ke KUA di Salatiga

Dokumen Resmi yang Wajib Dipersiapkan setelah Perceraian

Akta cerai Indonesia dan luar negeri

Akta cerai menjadi dokumen utama dalam proses penyesuaian izin tinggal setelah perceraian. Jika perceraian diputus oleh pengadilan di Indonesia, salinan putusan dan akta cerai yang telah berkekuatan hukum tetap biasanya menjadi dokumen yang diminta saat mengurus administrasi keimigrasian. Sementara itu, apabila perceraian berlangsung di luar negeri, dokumen tersebut perlu memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum digunakan di Indonesia, seperti legalisasi atau apostille apabila dipersyaratkan. Dalam kondisi tertentu, dokumen tersebut juga perlu dicatatkan sesuai ketentuan instansi yang berwenang. Translation Transfer melalui penerjemahresmi.id dapat membantu menyiapkan dokumen resmi agar siap digunakan dalam berbagai kebutuhan administrasi di Indonesia.

Terjemahan tersumpah untuk dokumen asing

Dokumen yang diterbitkan dalam bahasa asing sering kali perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah sebelum diajukan kepada instansi pemerintah atau lembaga lain di Indonesia. Terjemahan resmi membantu memastikan isi dokumen sesuai dengan naskah asli sehingga mengurangi potensi perbedaan penafsiran selama proses pemeriksaan administrasi. Dokumen seperti akta cerai, putusan pengadilan, akta nikah, paspor, maupun surat keterangan dari luar negeri merupakan beberapa contoh dokumen yang kerap memerlukan terjemahan resmi. Translation Transfer melalui penerjemahresmi.id menyediakan layanan penerjemah tersumpah untuk berbagai bahasa dengan hasil terjemahan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan administrasi. Dengan menyiapkan dokumen sejak awal, proses pengajuan perubahan izin tinggal dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Kesimpulan

Memahami status KITAS WNA setelah bercerai dengan WNI membantu WNA mengetahui langkah administrasi yang perlu dilakukan setelah perceraian. Perubahan status perkawinan dapat memengaruhi dasar izin tinggal sehingga setiap perubahan sebaiknya segera dilaporkan kepada kantor Imigrasi. Persiapan dokumen yang lengkap, termasuk terjemahan resmi apabila diperlukan, akan membantu proses pengajuan izin tinggal berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila kamu membutuhkan layanan penerjemah tersumpah untuk akta cerai, putusan pengadilan, dokumen keimigrasian, atau dokumen resmi lainnya, Translation Transfer siap membantu. Seluruh dokumen dikerjakan oleh penerjemah bersertifikat SK Kemenkumham, tersedia layanan 24/7, proses kerja profesional dan tepat waktu, tersedia paket Dream Saver 1 Hari Jadi, serta kerahasiaan dokumen terjamin.

Hubungi Translation Transfer melalui:

• WhatsApp: 0856-6671-475
• Email: admin@translationtransfer.com
• Website: penerjemahresmi.id
• Instagram: @translationtransfer

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia 2025. BPS RI. https://www.bps.go.id
2. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39181/uu-no-6-tahun-2011
3. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/304897/uu-no-63-tahun-2024
4. Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/258468/pp-no-40-tahun-2023
5. Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia. Informasi layanan izin tinggal dan penjamin WNA. https://www.imigrasi.go.id