5 Dokumen yang Wajib Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah

Penulis: Cintya Arum Pawesti

5 Dokumen yang Wajib Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah – Setiap tahun, ribuan warga negara Indonesia menghadapi situasi yang sama: dokumen resmi mereka ditolak hanya karena tidak diterjemahkan oleh pihak yang berwenang.

Bukan karena isinya salah, bukan pula karena dokumennya palsu, melainkan semata-mata karena terjemahannya tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui negara.

Fenomena ini mencerminkan betapa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara terjemahan biasa dan terjemahan tersumpah, yaitu sebuah gap informasi yang dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari tertundanya proses visa hingga gagalnya pengajuan beasiswa bergengsi.

Sebagai seseorang yang kerap berinteraksi dengan dunia penerjemahan dokumen resmi, saya percaya bahwa pemahaman tentang dokumen legal bukan sekadar kebutuhan para profesional atau akademisi.

Ini adalah kebutuhan setiap orang yang ingin bergerak lintas batas, baik secara administratif maupun geografis. Dan kebutuhan itu nyata adanya.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 274.965 pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, meningkat 36,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 200.802 orang.

Belum termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan, mengurus keluarga di luar negeri, atau memproses dokumen keimigrasian secara mandiri.

Sementara itu, berdasarkan data CSA Research yang dikutip Statista, pasar jasa bahasa global diperkirakan telah mencapai hampir USD 60 miliar pada tahun 2022 dan terus bertumbuh, dengan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan permintaan tertinggi.

Di Indonesia sendiri, permintaan terhadap layanan penerjemahan tersumpah terus meningkat seiring dengan tren mobilitas internasional yang kian tinggi pascapandemi.

Data dari Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) menunjukkan bahwa jumlah penerjemah tersumpah yang terdaftar resmi masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertumbuh.

Kesenjangan antara pasokan dan permintaan inilah yang seringkali memunculkan praktik terjemahan tidak resmi yang justru memperumit proses administrasi.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk memberikan panduan yang jelas, komprehensif, dan praktis bagi siapa pun yang membutuhkan terjemahan dokumen resmi.

Apa Itu Penerjemah Tersumpah dan Fungsinya dalam Dokumen Resmi

Penerjemah tersumpah (sworn translator atau certified translator) adalah seorang penerjemah yang telah resmi diakui oleh negara melalui proses ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang, dan telah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pejabat negara yang berwenang, umumnya di hadapan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang ditunjuk.

Di Indonesia, pengakuan ini diatur secara formal berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah, yang mulai berlaku sejak 19 Februari 2025 dan menggantikan regulasi sebelumnya.

Regulasi yang mendasari praktik ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, khususnya Pasal 26 sampai 40 yang mengatur penggunaan Bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia memperkuat posisi penerjemah tersumpah sebagai jembatan resmi antara Bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam ranah hukum dan administrasi negara.

Permenkum No. 4 Tahun 2025 ini secara signifikan memperbarui standar pengawasan dan perpanjangan masa jabatan penerjemah tersumpah, yang semakin mempertegas bahwa tidak semua orang yang fasih berbahasa asing bisa bertindak sebagai penerjemah resmi untuk keperluan hukum dan administrasi kenegaraan.

Fungsi penerjemah tersumpah dalam ekosistem dokumen resmi mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan:

Memberikan Legalitas pada Hasil Terjemahan — Setiap terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah tersumpah dilengkapi dengan tanda tangan, cap resmi, dan pernyataan pertanggungjawaban yang memiliki kekuatan hukum setara dengan dokumen aslinya. Hal ini membuat terjemahan tersebut dapat diterima oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pengadilan, dan perwakilan negara asing.
Menjamin Akurasi dan Kesepadanan Makna — Penerjemah tersumpah menguasai aspek kebahasaan sekaligus memahami terminologi hukum, administratif, dan teknis yang digunakan dalam dokumen resmi. Kesalahan terjemahan pada dokumen hukum bisa berakibat serius, mulai dari salah tafsir kontrak hingga penolakan permohonan visa.
Bertindak sebagai Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban — Penerjemah tersumpah terikat oleh sumpah jabatan dan kode etik profesi, berbeda dengan penerjemah biasa. Jika terjadi kesalahan atau manipulasi dalam terjemahan, penerjemah tersumpah dapat dikenakan sanksi hukum secara personal.
Memfasilitasi Pengakuan Lintas Yurisdiksi — Dalam konteks internasional, dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, terutama jika dilengkapi dengan apostille sesuai Konvensi Den Haag 1961 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, dapat diakui langsung oleh negara-negara anggota tanpa perlu proses legalisasi konsuler yang panjang. Ini adalah perubahan regulasi yang sangat signifikan dan harus dipahami oleh siapa pun yang berurusan dengan dokumen untuk keperluan luar negeri.
Mendukung Proses Hukum dan Administrasi Negara — Dalam sidang pengadilan, proses arbitrase, atau pengajuan dokumen ke lembaga pemerintah, terjemahan yang tidak berasal dari penerjemah tersumpah umumnya tidak akan diterima sebagai alat bukti yang sah.
Melindungi Kepentingan Semua Pihak yang Terlibat — Dengan adanya penerjemah tersumpah sebagai pihak ketiga yang netral dan akuntabel, kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau proses hukum terlindungi dari risiko miskomunikasi atau penyalahgunaan informasi.

Baca Juga: Perbedaan Penerjemah Tersumpah dan Biasa yang Wajib Kamu Tahu

Kenapa Dokumen Ditolak Jika Tidak Diterjemahkan Secara Resmi

Banyak orang baru menyadari pentingnya terjemahan tersumpah setelah dokumen mereka sudah telanjur ditolak, sebuah pengalaman yang membuang waktu dan tenaga, dan bisa berakibat pada hilangnya kesempatan berharga.

Memahami alasan di balik penolakan tersebut adalah langkah pertama yang penting sebelum mempersiapkan dokumen apa pun untuk keperluan resmi.

1. Tidak Memenuhi Persyaratan Hukum yang Berlaku

Hukum Indonesia secara eksplisit mengatur bahwa dokumen yang digunakan dalam proses hukum, administrasi negara, dan keperluan diplomatik harus menggunakan Bahasa Indonesia atau terjemahan resmi yang diakui.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, khususnya Pasal 31, setiap dokumen resmi yang melibatkan instansi negara wajib menggunakan Bahasa Indonesia.

Artinya, jika dokumen kamu berbahasa asing, maka terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, atau sebaliknya, harus dilakukan oleh seseorang yang secara hukum diakui kompetensinya, yaitu penerjemah tersumpah.

Konsekuensinya sangat nyata: dokumen yang diterjemahkan oleh penerjemah tidak tersumpah, betapapun akuratnya secara bahasa, tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga penerima dokumen seperti Kedutaan Besar, Pengadilan, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kewajiban untuk menolak dokumen yang tidak memenuhi persyaratan formal ini, karena menerimanya justru akan menimbulkan masalah hukum bagi mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, dengan berlakunya sistem Apostille di Indonesia sejak 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021, standar dokumen untuk keperluan internasional justru semakin ketat.

Apostille hanya dapat dilekatkan pada dokumen resmi yang telah melalui proses legalisasi yang benar, termasuk terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah yang terdaftar.

2. Tidak Ada Jaminan Akurasi yang Dapat Diverifikasi

Ketika sebuah instansi menerima dokumen terjemahan, mereka membutuhkan jaminan bahwa terjemahan tersebut setia pada makna hukum dan administratif dari dokumen aslinya, bukan sekadar teks yang terasa benar secara bahasa.

Penerjemah tersumpah memberikan jaminan ini secara formal melalui pernyataan pertanggungjawaban yang melekat pada setiap hasil terjemahannya, yang mencantumkan identitas, nomor SK pengangkatan, dan tanda tangan resmi mereka.

Tanpa jaminan ini, instansi penerima tidak memiliki cara untuk memverifikasi apakah terjemahan yang mereka terima sudah benar.

Sebuah terjemahan yang keliru pada poin krusial, misalnya tanggal lahir, nama lengkap, atau status hukum seseorang, bisa menimbulkan konsekuensi serius yang jauh melampaui sekadar penolakan berkas.

Dalam konteks pernikahan campuran, misalnya, kesalahan terjemahan bisa membuat seluruh proses pernikahan dianggap tidak sah secara hukum.

Regulasi terbaru yang mengatur standar verifikasi ini adalah Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah, yang memperkuat ketentuan bahwa setiap terjemahan resmi harus dapat ditelusuri kembali ke penerjemah yang bersangkutan melalui nomor registrasi yang valid dan sistem pengawasan yang lebih terstruktur.

3. Berpotensi Dianggap sebagai Pemalsuan Dokumen

Ini adalah risiko yang paling jarang disadari namun paling berbahaya.

Ketika seseorang menggunakan terjemahan tidak resmi untuk keperluan resmi, apalagi jika terjemahan tersebut sengaja dimodifikasi untuk kepentingan tertentu, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen yang merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun.

Meski niat seseorang mungkin murni tanpa maksud memalsukan dokumen, penggunaan terjemahan tidak resmi yang berisi ketidakakuratan secara hukum tetap bisa berimplikasi pidana, terutama jika digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau hak tertentu.

Instansi yang mendeteksi ketidaksesuaian antara dokumen asli dan terjemahannya berwenang untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, bahkan jika ketidaksesuaian itu adalah hasil dari ketidaksengajaan.

Memilih penerjemah tersumpah adalah langkah perlindungan hukum bagi diri kamu sendiri.

Dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah yang terdaftar resmi, kamu memiliki bukti yang kuat bahwa terjemahan dilakukan oleh pihak yang kompeten dan akuntabel, sehingga kamu terlindungi dari tuduhan manipulasi dokumen yang mungkin timbul di kemudian hari.

Baca Juga: Tips Memilih Interpreter Profesional untuk Acara Bisnis Internasional

5 Dokumen Penting yang Wajib Diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah

Ada lima kategori dokumen yang secara konsisten dan hampir universal mensyaratkan terjemahan tersumpah dalam berbagai proses resmi di Indonesia maupun di luar negeri.

Memahami kelima kategori ini akan membantu kamu mempersiapkan dokumen dengan lebih efisien dan terhindar dari penolakan yang tidak perlu.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran adalah dokumen identitas paling dasar yang dimiliki seseorang.

Hampir setiap proses resmi lintas negara, mulai dari pendaftaran sekolah di luar negeri, permohonan visa jangka panjang, hingga proses pewarganegaraan, mensyaratkan akta kelahiran dalam bahasa negara tujuan atau dalam Bahasa Inggris sebagai lingua franca internasional.

Di Indonesia, akta kelahiran diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan karenanya memerlukan terjemahan tersumpah untuk dapat digunakan secara resmi di luar negeri.

Terjemahan akta kelahiran yang dilakukan oleh penerjemah tersumpah harus mencerminkan setiap elemen informasi dalam dokumen asli dengan presisi mutlak: nama lengkap sesuai ejaan resmi, tanggal dan tempat lahir, nama orang tua, serta nomor register akta.

Bahkan perbedaan kecil dalam penulisan nama, misalnya penggunaan huruf kapital atau tanda baca, bisa menyebabkan ketidaksesuaian data yang berujung pada penolakan di imigrasi atau lembaga pendidikan.

Dengan berlakunya sistem Apostille, akta kelahiran yang telah mendapat terjemahan tersumpah kini dapat diajukan untuk mendapatkan Apostille dari Kementerian Hukum melalui layanan apostille.ahu.go.id, tanpa perlu melalui proses legalisasi di Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara tujuan.

Ini adalah penyederhanaan prosedur yang signifikan dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2. Ijazah dan Transkrip Nilai

Bagi mereka yang berencana melanjutkan studi ke luar negeri atau melamar pekerjaan di perusahaan multinasional, ijazah dan transkrip nilai adalah dua dokumen yang hampir pasti akan diminta dalam bentuk terjemahan resmi.

Universitas-universitas di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, dan Jepang umumnya mensyaratkan terjemahan tersumpah atau certified translation untuk semua dokumen akademik yang tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris atau bahasa negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, ketentuan ini juga berlaku dalam konteks proses rekognisi kualifikasi pendidikan yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Terjemahan tersumpah untuk ijazah dan transkrip nilai mencakup pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan dan terminologi akademik yang berbeda antara satu negara dengan negara lain, bukan sekadar proses alih bahasa teks.

Penerjemah tersumpah yang berpengalaman memahami cara menyamakan istilah seperti “Sarjana Hukum” atau “Ahli Madya” dengan padanan yang tepat dan diakui secara internasional, sehingga kualifikasi pendidikan kamu tidak salah dipahami oleh lembaga penerima.

Dalam konteks beasiswa internasional seperti LPDP, Chevening, atau Fulbright, terjemahan tersumpah untuk dokumen akademik sering menjadi salah satu syarat formal yang tidak bisa dikompromikan.

Kegagalan menyediakan terjemahan yang sesuai standar bisa mendiskualifikasi aplikasi kamu, bukan karena kualifikasi akademik kamu kurang, melainkan karena persyaratan administratif tidak terpenuhi.

3. Buku Nikah / Akta Perkawinan

Bagi pasangan yang menikah di Indonesia dan berencana tinggal, bekerja, atau mengurus dokumen keluarga di luar negeri, buku nikah atau akta perkawinan yang diterjemahkan secara resmi adalah dokumen yang mutlak diperlukan.

Dalam proses pengajuan visa keluarga (family reunification visa atau dependent visa), hampir semua negara tujuan mensyaratkan bukti perkawinan yang sah dalam bentuk terjemahan resmi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum penerbitan akta perkawinan di Indonesia, dan dokumen ini perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah untuk diakui oleh otoritas asing.

Kerumitan bertambah ketika menyangkut pernikahan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Dalam kasus seperti ini, akta perkawinan seringkali perlu diterjemahkan ke dalam lebih dari satu bahasa, dan penerjemah tersumpah yang menanganinya harus memiliki pemahaman tentang implikasi hukum pernikahan lintas negara.

Kesalahan terjemahan pada dokumen ini bisa mempersulit proses penyatuan keluarga (family reunification) yang sudah memakan waktu panjang.

Setelah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah, akta perkawinan juga dapat diajukan untuk mendapatkan Apostille jika negara tujuan merupakan anggota Konvensi Den Haag.

Dengan Apostille, dokumen tersebut akan diakui langsung oleh otoritas negara tujuan tanpa perlu proses verifikasi tambahan, yang secara signifikan mempersingkat waktu dan biaya proses administrasi keluarga kamu.

4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

SKCK, atau yang lebih dikenal sebagai police clearance certificate, adalah salah satu dokumen yang paling sering diminta dalam proses imigrasi, pendaftaran kerja di luar negeri, dan bahkan untuk keperluan adopsi internasional.

Dokumen ini diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Bahasa Indonesia, dan untuk digunakan di luar negeri, wajib diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian mengatur penerbitan SKCK, namun tidak secara otomatis menyediakan versi terjemahannya, sehingga kewajiban penerjemahan ada di tangan pemohon.

Dalam proses aplikasi visa kerja ke negara-negara seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, atau negara-negara Eropa, SKCK yang telah diterjemahkan secara tersumpah adalah dokumen standar yang diminta.

Pihak imigrasi negara tujuan memerlukan jaminan bahwa pemohon tidak memiliki catatan kriminal, dan jaminan itu harus disampaikan dalam format yang dapat mereka verifikasi secara resmi.

Terjemahan non-tersumpah tidak akan memenuhi persyaratan ini, betapapun akuratnya secara linguistik.

Masa berlaku SKCK yang terbatas, umumnya hanya enam bulan, membuat proses terjemahannya perlu direncanakan dengan baik.

Idealnya, proses terjemahan tersumpah dilakukan segera setelah SKCK diterbitkan, sehingga dokumen masih dalam masa berlaku ketika diajukan ke instansi tujuan.

Penerjemah tersumpah yang profesional umumnya dapat menyelesaikan terjemahan SKCK dalam satu hingga dua hari kerja.

5. Dokumen Perusahaan dan Kontrak Hukum

Dalam dunia bisnis internasional, dokumen perusahaan seperti akta pendirian (deed of establishment), Anggaran Dasar, izin usaha, dan berbagai kontrak komersial seringkali perlu diterjemahkan untuk keperluan kerja sama dengan mitra asing, pendaftaran perusahaan di negara lain, atau proses arbitrase dan litigasi lintas negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya mengatur dokumentasi perusahaan di Indonesia, dan semua dokumen ini memerlukan terjemahan tersumpah jika digunakan dalam konteks hukum atau bisnis internasional.

Terjemahan dokumen perusahaan dan kontrak hukum menuntut presisi terminologis yang sangat tinggi, karena setiap kata dalam kontrak hukum memiliki implikasi yang sangat spesifik.

Frasa seperti “force majeure”, “indemnification”, atau “governing law” harus diterjemahkan dengan pemahaman mendalam tentang konsep hukum yang mendasarinya dalam kedua sistem hukum yang terlibat.

Penerjemah tersumpah yang berspesialisasi dalam dokumen hukum dan bisnis memiliki pemahaman ini, sementara penerjemah umum yang fasih dalam dua bahasa belum tentu memiliki pengetahuan hukum yang sama.

Regulasi terbaru yang patut diperhatikan adalah ketentuan terkait Online Single Submission (OSS) di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mewajibkan berbagai dokumen perizinan bisnis disediakan dalam format dan bahasa yang ditentukan.

Bagi investor asing yang ingin mendirikan atau berinvestasi di Indonesia, terjemahan tersumpah atas dokumen perusahaan menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perizinan yang harus dilalui.

Baca Juga: Apa Itu Jasa Interpreting? Pengertian, Jenis & Cara Kerjanya

Dokumen yang Wajib vs Tidak Wajib Diterjemahkan Tersumpah

Memahami perbedaan antara dokumen yang wajib dan tidak wajib diterjemahkan secara tersumpah bisa menghemat waktu dan biaya kamu secara signifikan.

Secara umum, dokumen yang wajib diterjemahkan tersumpah adalah dokumen yang akan digunakan dalam proses hukum, administratif, atau diplomatik yang bersifat resmi dan memiliki konsekuensi hukum.

Sementara itu, dokumen yang digunakan untuk keperluan informal atau informasional semata, seperti brosur produk, artikel blog, atau korespondensi bisnis informal, umumnya tidak memerlukan terjemahan tersumpah.

Namun, batasan ini tidak selalu hitam-putih: ada sejumlah dokumen yang berada di zona abu-abu, di mana kebutuhan akan terjemahan tersumpah bergantung pada konteks penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 beserta berbagai regulasi sektoral yang berlaku, berikut adalah panduan praktis untuk membantu kamu memahami perbedaan tersebut secara lebih konkret.

Dokumen yang Wajib Diterjemahkan Tersumpah:

Dokumen kependudukan — Akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu Keluarga, dan KTP yang digunakan untuk keperluan imigrasi, visa, atau administrasi negara asing
Dokumen pendidikan formal — Ijazah, transkrip nilai, sertifikat kelulusan, dan surat keterangan lulus yang digunakan untuk pendaftaran akademik atau rekognisi kualifikasi di luar negeri
Dokumen hukum dan peradilan — Putusan pengadilan, akta notaris, surat kuasa (power of attorney), perjanjian hukum, dan dokumen arbitrase
Dokumen keimigrasian — Paspor (halaman tertentu), visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan lainnya yang digunakan dalam proses imigrasi resmi
Dokumen catatan kepolisian — SKCK dan dokumen serupa yang digunakan untuk keperluan visa kerja, imigrasi, atau adopsi internasional
Dokumen perusahaan resmi — Akta pendirian, Anggaran Dasar, izin usaha, dan kontrak komersial yang digunakan dalam transaksi bisnis internasional atau proses hukum
Dokumen medis untuk keperluan hukum — Surat keterangan dokter, rekam medis, dan hasil pemeriksaan yang digunakan dalam proses hukum atau klaim asuransi internasional

Dokumen yang Umumnya Tidak Wajib Diterjemahkan Tersumpah:

Materi pemasaran dan promosi — Brosur, katalog produk, konten website, dan materi iklan yang ditujukan untuk konsumsi umum
Korespondensi bisnis informal — Email, surat bisnis rutin, dan komunikasi internal perusahaan yang tidak memiliki implikasi hukum
Konten kreatif dan editorial — Artikel, buku, laporan riset non-hukum, dan konten media yang diterjemahkan untuk tujuan informatif atau hiburan
Dokumen teknis non-hukum — Manual produk, panduan pengguna, spesifikasi teknis, dan dokumentasi perangkat lunak
Terjemahan untuk keperluan pribadi — Dokumen yang diterjemahkan semata-mata untuk pemahaman pribadi tanpa akan diajukan ke instansi resmi mana pun

Perlu dicatat bahwa beberapa negara memiliki ketentuan yang berbeda mengenai jenis dokumen yang mensyaratkan terjemahan tersumpah.

Misalnya, untuk keperluan imigrasi ke Amerika Serikat, U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) mensyaratkan bahwa semua dokumen asing harus disertai terjemahan lengkap dalam bahasa Inggris yang dilengkapi pernyataan certification of accuracy, yang pada praktiknya setara dengan terjemahan tersumpah.

Oleh karena itu, selalu disarankan untuk memeriksa persyaratan spesifik dari instansi tujuan sebelum memutuskan jenis terjemahan yang diperlukan.

Baca Juga: Jasa Sworn Translator Resmi, Cepat, Legal & Bergaransi

Terjemahkan Dokumenmu Bersama Translation Transfer!

Mempersiapkan dokumen yang benar dan legal adalah investasi nyata dalam kelancaran setiap langkah penting dalam hidup kamu, baik saat melanjutkan studi ke luar negeri, memproses visa kerja, mengurus pernikahan campuran, maupun menjalankan bisnis lintas negara.

Translation Transfer hadir sebagai mitra terpercaya kamu dalam memenuhi seluruh kebutuhan penerjemahan dokumen resmi oleh penerjemah tersumpah bersertifikat, dengan standar akurasi tinggi dan pemahaman mendalam terhadap regulasi yang berlaku.

Setiap dokumen yang kami tangani, mulai dari akta kelahiran, ijazah, buku nikah, SKCK, hingga dokumen perusahaan, diproses dengan penuh kehati-hatian oleh penerjemah tersumpah yang terdaftar resmi dan berpengalaman di bidangnya.

Kami memahami bahwa setiap dokumen membawa tujuan penting bagi kamu, sehingga kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang cepat, terjangkau, dan dapat kamu andalkan secara hukum.

Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp di 0856-6671-475 atau kirim email ke admin@translationtransfer.com untuk konsultasi dan pemesanan layanan.

Kamu juga dapat mengunjungi Instagram kami di @translationtransfer untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan penerjemahan dokumen resmi.

Jangan tunda rencana kamu untuk mempersiapkan dokumen tersumpah dengan benar dan profesional, karena bersama Translation Transfer, proses administrasi menjadi lebih aman, lebih cepat, dan lebih terarah.

Referensi

U.S. Citizenship and Immigration Services. (2024). Translating Foreign Language Documents for USCIS. USCIS Official Website. https://www.uscis.gov/forms/filing-guidance/translating-foreign-language-documents
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). (2024). Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode 2023. BP2MI. https://www.bp2mi.go.id/statistik-penempatan
CSA Research & ALC. (2024). Market Size of the Global Language Services Industry 2009–2022 with Forecast until 2026. Dikutip dalam Statista. https://www.statista.com/statistics/257656/size-of-the-global-language-services-market/
Himpunan Penerjemah Indonesia. (2025). Daftar Resmi Penerjemah Bersertifikat HPI. HPI. https://www.hpi.or.id/sertifikasi/daftar-penerjemah-bersertifikat-hpi
Kementerian Hukum RI. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Pemberhentian, Perpanjangan, dan Pengawasan Penerjemah Tersumpah. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/314771/permenkum-no-4-tahun-2025
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021). Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents. JDIH Kemenkumham. https://jdih.kemenkumham.go.id
Sekretariat Negara RI. (2009). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. JDIH. https://jdih.setneg.go.id
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2016). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah. JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/133253/permenkumham-no-29-tahun-2016
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2022). Ini Pesan Dirjen AHU Saat Melantik Penerjemah Tersumpah. Portal AHU Kemenkumham. https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3113-ini-pesan-dirjen-ahu-saat-melantik-penerjemah-tersumpah
Layanan Apostille Indonesia. (2023). Panduan Pengajuan Apostille untuk Dokumen Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM. https://apostille.ahu.go.id